JAKARTA – Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB semakin dekat. Indonesia, sebagai calon dari kawasan Asia-Pasifik, cukup percaya diri terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri, Grata Endah Werdaningtyas mengatakan, kans Indonesia untuk terpilih cukup besar. Sebab, Indonesia sudah memiliki pengalaman sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak tiga kali.
“Kita cukup percaya diri dilihat dari rekam jejak yang cukup baik. Rekam jejak kita bukan hanya dilihat tahun ini tetapi perlu diingat ini adalah keanggotaan keempat. Reputasi kita dibangun selama tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” terang Grata Endah Werdaningtyas, dalam press briefing di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).
BACA JUGA: Tahun Penentuan, Indonesia Siap Raih Kursi Dewan Keamanan PBB
Selain punya rekam jejak yang bagus, Indonesia juga rajin menggalang dukungan ke sejumlah negara. Meski demikian, menurut Grata status Indonesia adalah cautiously optimistic (optimis secara hati-hati). Ia berharap agar tidak ada gangguan baik dari dalam negeri mau pun luar negeri.
“Mudah-mudahan tidak ada gangguan dari dalam dan luar. Suara yang kita dapatkan sudah cukup melebihi ambang batas dua pertiga dari suara yang perhitungannya harus dimiliki bila ingin duduk di kursi DK PBB,” ujar Grata.
BACA JUGA: Bertolak ke China, Menlu RI Cari Dukungan untuk Menjadi Anggota Tak Tetap DK PBB
Selain Indonesia, beberapa negara juga bersiap untuk dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dari kawasan Asia Pasifik, ada Maladewa yang bersaing dengan Indonesia. Sementara itu, dari Eropa ada Belgia, Jerman, dan Israel; Benua Amerika diwakili oleh Argentina dan Republik Dominika; serta dari Afrika ada nama Afrika Selatan dan Namibia.
“Kita tentunya percaya diri dalam proses pemilihan. Semua upaya difokuskan pada Juni. Kita harus percaya dapat terpilih,” timpal juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir.
(war)
