Image

Rokok, Kunci Terbitnya Izin Bepergian Warga Korea Utara

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Senin 05 Maret 2018 08:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 04 18 1867791 rokok-kunci-terbitnya-izin-bepergian-warga-korea-utara-TnWCGUqD6F.jpg Masyarakat Korea Utara kerap menyuap para pejabat negara dengan sebungkus rokok demi mendapat izin bepergian (Foto: Independent)

ORANG Indonesia mengenal istilah ‘uang rokok’ sebagai rasa terima kasih atas jasa seseorang atau sebagai pelicin. Istilah yang sama kurang lebih dikenal di Korea Utara. Bedanya, ‘uang rokok’ adalah praktik suap untuk memuluskan penerbitan kartu izin bepergian.

Negara dengan Ibu Kota Pyongyang itu dikenal membatasi pergerakan masyarakatnya. Mereka tidak bisa bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain, apalagi ke daerah-daerah terpencil. Warga Korea Utara diwajibkan memperoleh izin jika ingin pergi ke luar dari kawasan tempat mereka tinggal.

Dalam laporan khusus berjudul ‘Freedom of Movement in North Korea’ hasil studi dari Korea Institute for National Unification, dokumen izin bepergian yang diterbitkan Komite Rakyat itu wajib dimiliki warga Korea Utara. Mereka juga hanya bisa bergerak ke daerah sesuai yang tertera di izin.

Proses mendapatkan izin itu juga tidak mudah. Bagi pegawai negeri, mereka harus memperoleh izin awal dari polisi dan intelijen. Setelahnya, surat izin itu harus dikirimkan ke kantor Komite Rakyat di tempat asal mereka. Proses penerbitan izin di Komite Rakyat bisa memakan waktu 3-4 hari.

Sementara bagi warga biasa, mereka harus mendapatkan cap dari pemimpin pengawas setempat dan kantor cabang Departemen Keamanan Negara (SSD). Setelahnya, dokumen harus diserahkan ke Komite Rakyat terdekat dan prosesnya bisa memakan waktu 3-4 hari.

Dinukil dari laporan ‘Freedom of Movement in North Korea’, Senin (5/3/2018), proses penerbitan bisa memakan waktu lebih lama. Dari sejumlah kesaksian yang ditulis dalam laporan itu, penerbitan izin dapat mencapai satu hingga tiga bulan.

Menurut kesaksian salah satu pembelot, izin itu bisa terbit dalam 10 hari, tetapi dengan uang suap dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Pembelot lain mengatakan bahwa proses pengajuan dari awal lewat jalur yang sah dapat memakan waktu 15-20 hari. Menariknya, jika Anda memberikan sebungkus rokok seharga 15 ribu won (setara Rp192 ribu), izin itu bisa langsung terbit.

Normalnya, izin bepergian itu hanya berlaku selama satu bulan, tetapi jika bisa menyuap aparat, izin itu bisa untuk tiga bulan. Lagi-lagi, sebungkus rokok menjadi kuncinya.

Seorang mantan penduduk Cheongjin, Provinsi North Hamgyeong, menuturkan, dirinya harus menyerahkan satu selop rokok demi terbitnya izin bepergian guna mengunjungi kerabatnya. Ia mengaku, lewat jalur yang sah, dibutuhkan hingga tiga bulan agar izin semacam itu terbit.

Perlakuan agak berbeda didapatkan warga Pyongyang dan Najin. Hanya berbekal dengan kartu khusus dan sedikit uang suap, izin pergi dapat diperoleh dengan cepat.

Pembelot lainnya mengatakan, izin untuk berkunjung ke Pyongyang dari luar kota diproses dalam waktu 10-15 hari. Sementara itu, izin untuk berkunjung ke kota selain Pyongyang ‘hanya’ butuh 4-7 hari. Tentu saja dengan tiga bungkus rokok, izin itu bisa terbit seketika.

Meski kesaksian para pembelot Korea Utara itu berbeda-beda dan meragukan, tetapi cukup memberikan gambaran mengenai keberadaan sistem izin bepergian. Batas antara jalur legal dan tidak sah pun menjadi sumir karena ‘uang rokok’ dianggap sudah lumrah.

Kebebasan bepergian sesungguhnya adalah salah satu hak asasi (HAM) dasar seorang manusia yang diakui oleh komunitas internasional. Hal itu tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

“Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara harus, selama di dalam wilayah tersebut, memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya,” bunyi pasal 12 ayat 1 ICCPR.

Hal tersebut diperkuat dengan ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak meninggalkan negara mana pun, termasuk tempatnya dilahirkan atau menetap selama ini. Ayat itu juga menyatakan bahwa semua orang di suatu wilayah tertentu memiliki hak fundamental untuk memilih tempat tinggal, pindah jika dibutuhkan, dan pergi.

Korea Utara adalah salah satu negara yang menyepakati ICCPR serta mencantumkan kebebasan dasar untuk kediaman/tempat tinggal, bepergian, dan bergerak dalam konstitusi negara. Namun, pada September 1998, konstitusi itu diamandemen.

Negara serba tertutup itu juga menerbitkan Undang-Undang Penegakan Keamanan Rakyat yang pada pasal 30 menyatakan bahwa organisasi keamanan rakyat boleh menginspeksi pergerakan masyarakat. Jika melanggar, hukuman berat sudah menanti.

Undang-Undang Hukuman Administratif Korut pasal 194 menjabarkan sejumlah hukuman yang diterima pelanggar, mulai dari peringatan biasa, peringatan keras, denda, atau kerja paksa tanpa dibayar selama tiga bulan. Dalam kasus yang serius bahkan hukuman kerja paksa yang dijatuhkan bisa di atas tiga bulan.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini