Share

PBB Upayakan Bahas Pelanggaran HAM Korut

ant, · Jum'at 09 Maret 2018 00:03 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 08 18 1869850 pbb-upayakan-bahas-pelanggaran-ham-korut-0kgvYa8moh.jpg Ilustrasi bendera Korea Utara (Foto: Kim Kyung-hoon/Reuters)

JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ingin memanfaatkan redanya ketegangan di Semenanjung Korea untuk mengajak Korea Utara (Korut) berbincang mengenai pelanggaran-pelanggaran mereka. Sebagaimana diketahui, Korut dituduh melakukan pelanggaran HAM berat lewat penyiksaan dan penangkapan terhadap lawan politik. 

Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Korea Utara, mendesak pejabat di Pyongyang melepaskan sembilan warga asing dan menyelesaikan sejumlah perkara tertunda mengenai penculikan terhadap warga Korea Selatan dan Jepang.

Quintana, yang setiap bulan melapor kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB berdasarkan wawancara dengan warga Korea Utara di luar negeri, hingga kini tidak dibolehkan memasuki negara tersebut. Korea Utara sendiri menyatakan tidak pernah menerima mandat penyidik itu.

"Itu dokumen tidak benar," kata diplomat Korea Utara saat menanggapi laporan terkini Quintana, dinukil dari Reuters, Jumat (9/3/2018). 

Pada 2014, komisi penyelidikan dari PBB mencatat pelanggaran besar oleh pemerintah Korea Utara yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk di antaranya pembangunan konsentrasi tahanan dan eksekusi musuh politik.

Quintana mengatakan bahwa informasi yang dia dapatkan "mengindikasikan berlanjutnya pola pelanggaran besar yang kemudian diperburuk oleh tidak stabilnya iklim politik dan retorika konflik", yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Korea Utara.

Pyongyang selama ini membanggakan rencana mereka untuk mengembangkan rudal berhulu ledak nuklir yang mampu terbang menyasar wilayah daratan Amerika Serikat.

Namun, ketegangan internasional baru-baru ini mereda, bertepatan dengan partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin di kota Pyeongchang, Korea Selatan.

"Momentum yang diciptakan oleh Olimpiade Musim Dingin ini harus digunakan untuk mendiskusikan kemungkinan bagi dukungan teknis dwipihak, yang akan membantu penanganan hak asasi manusia di Korea Utara," kata Quintana.

Dua negara Korea itu harus mengambil momentum ini untuk kembali menggelar perundingan reunifikasi sebagai "awal dari dialog hak asasi manusia", kata dia.

Perundingan itu harus memasukkan penyelesaian kasus terhadap 12 perempuan asal Korea Utara yang bekerja di China, yang menurut Pyongyang diculik pada 2016. Sementara Korea Selatan, yang kini menjadi tempat tinggal bagi 12 orang itu, mengatakan bahwa mereka pindah secara sukarela.

Di sisi lain, Quintana mendesak China untuk menghentikan "repatriasi paksa" bagi para pengungsi asal Korea Utara. Menurut Beijing, mereka adalah imigran biasa yang hendak mencari pekerjaan, bukan pengungsi yang mencari perlindungan dari persekusi.

Quintana mengatakan bahwa mereka yang terkena kebijakan repatriasi paksa beresiko menjadi korban penyiksaan saat kembali ke Korea Utara.

Sementara itu, pada hari sama, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menegaskan bahwa sanksi untuk tetangganya tersebut tidak akan diperlonggar hanya karena ada rencana pertemuan kedua pemimpin negara itu.

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini