nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Diberi Gelar Doktor Honoris Causa di IPDN, Megawati Bercerita Awal Berpolitik

CDB Yudistira, Jurnalis · Kamis 08 Maret 2018 15:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 08 525 1869729 diberi-gelar-doktor-honoris-causa-di-ipdn-megawati-bercerita-awal-berpolitik-an9OfCaKit.jpg Megawati Soekarnoputri Terima Gelar Doktor Honoris Causa di IPDN (foto: M Agung Rajasa/Antara)

BANDUNG - Pada tahun 1928, Soekarno (Bung Karno) membuat tulisan yang berjudul “Kongres Kaum Ibu”. Bung Karno menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan.

Persoalan emansipasi perempuan merupakan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka.

(Baca Juga: Megawati Mengatakan Sempat Dilarang Puan Rayakan HUT ke 71 di Tahun Politik)

Atas gagasan tersebut, diakui Megawati Soekarnoputri yang merupakan anak perempuan Bung Karno terjun ke dunia politik. Hal tersebut, di sampaikan Megawati, saat memberikan sambutan atas penerimaan gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam bidang politik pemerintahan di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

"Politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Rakyat adalah rakyat," kata Mega saat menyampaikan orasi ilmiahnya, yang berjudul Pancasila dan UUD 1945 Pancang Politik Pemerintah.

Mega mengatakan, setiap rakyat memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional. Ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya. Dengan kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi, dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

"Maka arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah. Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," kata Presiden Indonesia ke-5 ini.

Pancasila dan UUD 1945 tidak menghendaki suatu model pemerintahan teknokratis, yaitu pemerintahan yang cenderung abai terhadap dialektika dalam menyelesaikan persoalan. Pola pikirnya bersifat monokausal, yaitu hanya memperhitungkan satu faktor. Kebijakannya tidak komprehensif, bahkan acapkali tidak mempertimbangkan dampak dari keputusan.

Pemerintahan teknokratis lebih mempertimbangkan sisi pragmatis, yang menempatkan kepentingan modal kapital di atas realitas sosial. "Tentu saja, model pemerintahan seperti ini bertentangan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ucap Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

Mega mengatakan, dari berbagai kesempatan yang ada, jangan membuat keputusan politik yang hanya mempertimbangkan teknis administratif yang malah membuat jarak dengan rakyat. Jangan hanya menghitung untung rugi dari sisi budget sesaat. Keputusan politik tidak boleh diambil hanya mempertimbangkan aspek finansial kas negara belaka.

(Baca Juga: Cerita Megawati soal Pelemparan Granat Cikini Sasar Bung Karno 60 Tahun Lalu)

"Saya ambil satu contoh. Saat ini saya sedang memperjuangkan nasib para peneliti madya Indonesia. Telah terbit aturan menteri yang mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti, dari usia 65 tahun, menjadi 60 tahun. Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti. Dari awal saya telah memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar membuat kajian pemetaan aparatur negara," ungkapnya.

"Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus mengobarkan semangat gotong royong untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Indonesia yang ber-Trisakti, Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka," tutupnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini