Soal Tersangka Cakada, DPR: Hukum dan Politik Berbeda, Keduanya Harus Jalan Terus

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 02:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 13 337 1872337 soal-tersangka-cakada-dpr-hukum-dan-politik-berbeda-keduanya-harus-jalan-terus-ndFGBMUvcg.jpg Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan tak boleh berhenti untuk mengusut proses hukum calon kepala daerah (cakada) yang terjerat kasus hukum, terutama kasus korupsi. Sebab, proses hukum dan proses politik itu berbeda.

"Pilkada ini proses politik, jalan terus. Proses hukum juga jalan terus," ucap Riza di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Menurut Riza, masyarakat berhak tahu bila ada cakadanya yang terindikasi melakukan perbuatan korupsi. Sehingga masyarakat bisa berpikir ulang untuk memilih calon kepala daerah yang sudah jelas terindikasi korupsi itu.

"Jangan sampai salah pilih. Maka penegak hukum harus teliti, jangan menggunakan kewenangannya yang dapat merugikan calon tapi sebaliknya calon yang terbukti bersalah, tidak boleh berlindung," jelasnya.

(Baca Juga: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Mendegradasi Kualitas Pilkada)

Riza meminta siapa pun termasuk seorang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden tak boleh mengintervensi proses penegakan hukum. Dengan diketahuinya cakada terjerat masalah hukum, masyarakat bisa mengerti sejauh mana integritas cakada tersebut.

"Kalau belum jadi tapi sudah bermasalah, bagaimana nanti kalau sudah jadi memiliki kewenangan," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini