nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tegaskan Pengusutan Tersangka Calon Kepala Daerah Bebas Unsur Politis

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 11:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 14 337 1872512 kpk-tegaskan-pengusutan-tersangka-calon-kepala-daerah-bebas-unsur-politis-fcrKRLTdly.jpg

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku pengusutan calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi bebas dari unsur politis. Sebab, berdasarkan kewenangannya, KPK dapat melakukan pencegahan serta penindakan terhadap penyelengara negara.

"Tidak ada hubungan (politis) itu ya. KPK memang tidak punya kewenangan apapun terkait yang disampaikan itu. Yang menjadi kewenangan kita pencegahan dan penindakan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/3/2018).

Febri menjelaskan, calon kepala daerah yang akan ditetapkan tersangka nantinya masih berstatus sebagai penyelenggara negara. Menurut dia, berdasarkan UU KPK Nomor 11 tahun 2003, penyelanggara negara merupakan kewenangan KPK.

"Perlu kami tegaskan yang diproses oleh KPK bukan calon kepala daerah. Yang diproses kepala KPK adalah penyelenggara negaranya, jadi posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelengara negaralah yang kemudian menjadi kewenangan KPK," terangnya.

(Baca Juga: Wiranto Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Terhadap Calon Kepala Daerah)

(Baca Juga: JK: Wiranto Hanya Ingin Jaga Stabilitas)

Febri menambahkan, kewenangan‎ KPK memang masih dalam ranah melakukan penindakan terhadap penyelenggara negara. Sehingga, jika dikatakan ada kepala daerah yang akan jadi tersangka, itu masih berstatus penyelenggara negara.

"Dia kebetulan adalah calon kepada daerah dan kebetulan punya posisi yang lain itu diluar domain kami. Yang kami proses adalah sisinya sebagai penyelanggara negara dan satu satunya alat ukur KPK adalah kekuatan bukti," pungkasnya.

‎Diketahui sebelumnya, Menkopolhukam, Wiranto meminta KPK untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah‎. Dia meminta KPK untuk mengulur waktu menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka hingga Pilkada serentak 2018 selesai.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini