nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MPR dan Badan Pembina Ideologi Pancasila Sepakat Perlu Adanya Haluan Negara

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 15:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 14 337 1872656 mpr-dan-badan-pembina-ideologi-pancasila-sepakat-perlu-adanya-haluan-negara-N9WHjqklW9.jpg Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) memberi keterangan pers (Bayu/Okezone)

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sepakat perlu adanya sebuah haluan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, agar pembangunan lebih terarah.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan yang dilakukan kedua lembaga negara tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

"Akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas. Itu yang disepakati, mengenai perlunya kita punya haluan negara. Itu nanti yang akan kita konsultasikan ke Presiden," jelas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan seusai pertemuan dengan BPIP.

Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Dewan Pakar Megawati Soekarnoputri itu, kedua lembaga itu menekankan pentingnya haluan negara. Namun, Zulkifli membantah MPR dan BPIP akan mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah aslinya.

"Jadi bukan kembali ke UUD 1945. Amandemen terbatas, hanya haluan negara saja," tegasnya.

Menurut Zulkifli, perlunya haluan negara di masa saat ini agar pembangunan lebih terarah. Sehingga setiap pemimpin mulai dari tingkat daerah hingga pusat seperti presiden dan jajaran menterinya memiliki visi dan misinya yang sama dalam melakukan pembangunan.

MPR, lanjut Zulkifli diminta BPIP untuk mensosialisasikan perlu adamya haluan negara ini ke masyarakat. Bersama BPIP, MPR siap menyusun bahan-bahannya.

"Tadi kita minta BPIP siapkan hal yang lebih mendasar, misal tidak sosialisasi, tapi melakukan training kepada trainer yang nanti keliling keseluruh penjuru karena anggota MPR terbatas," jelasnya.

Pertemuan tersebut, diungkapkan Zulkifli juga mendiskusikan mengenai mahalnya sistem demokrasi di Indonesia. Mahalnya sistem demokrasi ini mengakibatkan adanya celah untuk melakukan perbuatan korupsi guna mengganti ongkos demokrasi yang mahal itu. Menurut Zulkilfi, Indonesia belum memiliki jalan keluar bagaimana agar seorang kandidat kepala daerah bisa mencari uang dengan sah untik biaya pemilu.

"Kalau di Amerika Latin, 'running' eksekutif dan legislatif ditanggung negara. Ada juga sistem dimana kandidat atau parpol boleh berbisnis dan berusaha. Sedangkan di kita tidak boleh. Dengan biaya mahal, maka OTT tinggal tunggu waktu saja katanya," pungkasnya.

 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini