nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PNS Pria Dapat Cuti Sebulan Temani Istri Melahirkan Sudah Berlaku di Pemprov DKI

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 03:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 14 338 1872354 pns-pria-dapat-cuti-sebulan-temani-istri-melahirkan-sudah-berlaku-di-pemprov-dki-ZBhFpDG0L0.jpg Gubernur dan Wakil DKI Anies Rasyis Baswedan-Sandiaga Uno (Foto: Ant)

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Syamsudin Lologau mengatakan, semenjak Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, ia mengeluarkan kebijakan cuti sebulan untuk pegawai negeri sipil (PNS), bagi pria yang hendak menemani sang istri melahirkan.

"(Berlaku) sejak Pak Anies, Pak Gubernur kita," kata Syamsudin, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Kebijakan tersebut, lanjut Syamsudin, sebagai bentuk kepedulian Anies terhadap kaum wanita. Sebab, seorang perempuan tatkala akan melahirkan, mereka amat membutuhkan dukungan moril dari sang suami.

"Nah, kalau ada yang mendampingi suaminya maka beban ketakutannya itu berkurang. Dari suami harus mendampingi istri," tutur Syamsudin.

(Baca Juga: Suara Merdu Sandiaga Dilelang Rp20 Juta untuk Korban Bencana di Kuningan)

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pihaknya telah menerapkan kebijakan itu sebelum pemerintah pusat menerbitkan Perka BKN (Badan Kepegawaian Nasional) Nomor 24 Tahun 2017 poin IIE Nomor 3.

"Udah berlaku di kita (Pemprov DKI) itu. Udah duluan kita malah," pungkasnya.

Seperti diketahui, untuk PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi caesar, kini dapat mengajukan cuti alasan penting (CAP) selama maksimal 1 bulan. Hal tersebut diatur dalam Perka BKN (Badan Kepegawaian Nasional) Nomor 24 Tahun 2017 poin IIE Nomor 3.

Dalam Perka itu disebutkan, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. Lamanya cuti, ditentukan oleh pejabat yang berwenang maksimal satu bulan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini