nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bima Arya Sugiarto: Kota Bogor Not For Sale!

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 16:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 14 338 1872713 bima-arya-sugiarto-kota-bogor-not-for-sale-9oSgfcHkng.jpg Bima Arya Sugiharto sata hadir di diskusi publik cakada Kota Bogor (Foto: Putra Ramadhani/Okezone)

BOGOR - Calon Wali Kota Bogor petahana Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa Kota Bogor sangat membuka diri untuk pengusaha yang ingin berinvestasi. Namun, jangan harap para investor 'nakal' bisa dengan mudah mendapatkan tanda tangan sang Wali kota.

Ia bahkan berani mengungkapkan kepada warganya agar melihat data soal perizinan yang masuk ke Kota Bogor. Sekira 40% dari pengajuan para investor ditolak oleh Bima selama menjabat Wali Kota Bogor.

"Kalau ada yang bilang saya obral izin, silahkan lihat datanya. Sangat ketat, Bogor is not for sale. Dari 20.866 permohonan perizinan yang masuk, yang disetujui 13.636. Yang ditolak sekitar 40 %. Ini data tiga tahun terakhir," katanya, dalam acada 'Dialog Politik Membedah Visi Misi Calon Walikota Bogor', di Gedung Graha Pena, Kota Bogor, Selasa (13/3/2018),

 (Baca: Bima Arya Targetkan Pembangunan Pusat Olahraga di Tiap Kecamatan)

Bima menambahkan, untuk menyiasati kebutuhan pembiayaan investasi yang dibutuhkan Kota Bogor. Pemerintah tidak hanya mengandalkan dana APBD, untuk itu setiap tahun Bima menggelar forum CSR.

"Yang pertama seluruh invetasi harus kita kaitkan dengan program prioritas. Jadi, setiap tahun itu ada forum CSR. Kita undang para pengusaha yang ingin mengucurkan dananya. Kita sodorkan menunya ke mereka, silahkan mereka mau pilih apa. Jangan sampai mereka mengucurkan sesuatu tapi bukan yang memang prioritas Kota Bogor," tambah Bima.

Selain itu, calon Walikota Bogor yang berdampingan dengan Dedie Rachim dalam Pilkada 2018 ini mengaku akan terus melakukan program-program kolaborasi untuk menentukan arah Kota Bogor.

 (Baca juga: Angka Harapan Hidup Meningkat, Bima Arya Takjub saat Temui Nenek 145 Tahun)

"Setiap tahun ada Bogor Economic Summit. Biasanya dengan Kabupaten Bogor. Nah, disitu kita siapkan apa saja yang kita butuhkan terkait program prioritas. Untuk trasportasi apa, untuk kemiskinan apa, untuk PKL apa, dan untuk tata ruang apa. APBD kita terbatas hanya Rp2,3 triliun. Tidak cukup untuk membiayai semua. Tentunya sumber lain dari CSR swasta, bantuan provisni maupun nasional, dan yang terakhir adalah yang sekarang banyak dijajaki adalah public private partnership. Ini agak ribet, agak panjang tapi sudah ada yang menerapkan. Untuk RSUD ke depan kita butuh anggaran yang cukup besar. Pusat dan provinsi mungkin ga cukup dananya. Karena itu sekarang kita melihat kemungkinan mendanai RSUD melalui pola public private partnership yang sukses dilakukan di Buleleng, Bali," papar Bima.

Bima juga menjawab pertanyaan dari panelis soal adanya investor yang mendapatkan izin yang cepat dan tidak. Menurutnya, para investor harus melalui sejumlah tahapan proses pemeriksaan yang cukup ketat untuk mendapatkan izin usaha di Kota Bogor.

"Setiap permohonan investasi yang masuk harus melalui proses. Karena akan terkait juga dengan tata ruang Kota Bogor. Ada badan koordinasi untuk pengaturan tata ruang. Ada ahli tim bangunan dan gedung di situ untuk mengkaji dari aspek kelayakan bangunan, dan sebagainya. Di situlah bisa menjelaskan, kalau prosesnya lama, berarti ini ada masalah. Ada masalah dengan tata ruang, ada maslah dengan desain bangunan, ada masalah dengan lingkungan, mungkin ada masalah dengan warga. Nah itu menjawab pertanyaan tadi kenapa yang satu bisa cepat dan kenapa yang satu tidak. Cepat, kalau sesmuanya sesuai," pungkasnya.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini