nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Perusakan Kapal di Batam Berlanjut ke Polisi

ant, Jurnalis · Senin 19 Maret 2018 20:14 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 19 340 1875038 kasus-perusakan-kapal-di-batam-berlanjut-ke-polisi-vEBB4oxhgp.JPG Pembuatan kapal di galangan (Foto: Antara)

BATAM - Sengketa yang melibatkan sebuah badan hukum Singapura yakni Asetanian Pte Ltd dengan PT Metacentra (MC) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) terus berlanjut. Kuasa hukum Asetanian Pte Ltd, Hermansyah Dulaimi mengungkapkan, kasus sengketa ini berawal dari pengakhiran perjanjian pembangunan kapal milik Asetanian.

Ia mengklaim bahwa pihaknya telah membayar biaya pembangunan kapal senilai 1.090.850 dolar Singapura. Sedangkan sisanya 143.000 dolar Singapura akan dibayarkan bersamaan dengan PT MC menyerahkan izin penurunan kapal dari Syahbandar.

“Namun, mereka tidak kunjung menyerahkan izin penurunan kapal dari Syahbandar, sehingga sisa pembayaran belum dapat direalisasikan. Alih-alih melakukan upaya hukum, justru mereka mengambil semua material kapal tanpa seizin kami," ungkap Hermansyah, Senin (19/3/2018).

Alhasil, pihaknya kemudian melaporkan kasus itu ke Polda Kepri. Namun, saat penyelidikan sedang berlangsung, mereka kembali harus kecewa lantaran perusahaan itu diduga kembali melakukan pemotongan dan pengambilan badan kapal di dalam galangan kapal di kawasan Kabil Nongsa, Batam. Kasus ini pun dilaporkan pihaknya ke Polres Barelang.

(Baca juga: Polri Periksa Bagian Freezer Kapal yang Diduga Bawa Sabu 3 Ton)

Hermansyah yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Peradi itu juga sebelumnya telah menyampaikan potensi pengulangan perbuatan kepada Polda Kepri, sehingga pihaknya memohon adanya upaya pengamanan kapal. Namun, permohonan tersebut belum dikabulkan meski penyidikan sudah berjalan.

Dirinya menyayangkan kondisi penegakan hukum di Batam, yang notabene sebagai pintu gerbang Indonesia dengan para negara tetangga. Menurutnya, di saat pemerintah sedang giat-giatnya mengundang investor untuk membangun perekonomian negara, justru terjadi preseden yang tidak baik.

(Baca juga: Kapal TNI AD Tenggelam di Perairan Pulau Seribu)

"Harapannya, Presiden dan Kapolri bisa memberi perhatian terhadap kasus ini guna membangun kepercayaan investor terhadap kepastian hukum dan investasi di Indonesia," pungkasnya.

Sementara di lain pihak, kuasa hukum PT Metacentra, Alianto Wijaya membantah adanya upaya penyerangan ataupun intimidasi di galangan kapal. Menurutnya, kasus ini hanya menyangkut persoalan utang piutang.

"Tidak benar ada penyerangan atau kekerasan fisik di sana. Persoalan ini ringkas. Mereka bayar utang, tidak ada masalah. Kita mengambil kapal sebagai ganti rugi," sebutnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini