Menkumham Diminta Cabut Aturan soal Paralegal

ant, · Selasa 20 Maret 2018 20:31 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 20 519 1875617 menkumham-diminta-cabut-aturan-soal-paralegal-BbEAVLPxCQ.jpg Menkumham RI, Yasonna Laoly (Foto: Dok. Okezone)

SURABAYA - Pemberian bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin menjadi suatu hal yang sejatinya wajib dilakukan. Hal tersebut telah diatur dalam UU Bankum mengenai bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (pro bono).

Terkait hal itu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tetap mendukung penuh akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, namun dengan sedikit catatan.

"Namun memberikan legitimasi untuk paralegal dapat beracara di pengadilan merupakan kekeliruan hukum," ungkap Ketua Umum (Ketum) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Juniver Girsang dalam diskusi bertajuk 'Permenkumham 1/2018 tentang Paralegal', Selasa (20/3/2018).

Menurut dia, masyakarakat miskin jangan sampai justru mendapat pelayanan jasa hukum yang jauh di bawah standard. Permenkumham lanjut dia, harus dapat membawa rakyat kembali ke era 'pokrol bambu' sebelum terbitnya UU Advokat.

(Baca juga: Menkumham: Jangan Selebriti Saja Direhabilitasi)

Untuk diketahui, 'pokrol bambu' ialah pembela perkara di pengadilan yang bukan lulusan sekolah tinggi dan tidak terdaftar secara resmi.

Lebih lanjut ia juga meminta Menkumham merevisi peraturan tentang paralegal karena bertentangan dengan UU Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 terkait pengambilan sumpah advokat sebelum dapat beracara di pengadilan.

"Permenkumhan tentang paralegal harus dicabut atau diubah," tegasnya.

(Baca juga: Menkumham: Belum Ada Surat Permohonan Grasi dari Keluarga Abu Bakar Ba'asyir)

Turut hadir dalam diskusi, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Djoko Pudhi Rahardjo, Direkur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyu Wagiman dan Ketua Bidang Advokasi Yayasan LBH Indonesia, Muhammad Isnur. Selain itu hadir pula para pegiat hukum dan advokat senior di antaranya Denny Kalimang, Mohammad Assegaf dan Hasanuddin Nasution.

Sekadar diketahui, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan paralegal di Indonesia dengan pembatasan bahwa negara membiayai paralegal untuk masyarakat sepanjang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Permenkumham 1/2018 ini juga mengatur tentang tata cara bagaimana warga negara Indonesia dapat menjadi paralegal.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini