nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Terima Perwakilan Ojek Online di Istana

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 27 Maret 2018 15:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 27 337 1878572 presiden-jokowi-terima-perwakilan-ojek-online-di-istana-DYBEvdyWrL.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan dari pengemudi ojek daring (online) yang melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Perwakilan dari pengemudi ojek daring tersebut terdiri dari lima orang yang diterima Kepala Negara di Istana Merdeka‎, Jakarta guna menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menhub Budi Karya mengatakan, akan kembali melakukan mediasi kepada perwakilan ojek daring pada Rabu 28 Maret 2018.

"Tadi, pengemudi ojek online sudah diterima dan rencananya akan melakukan mediasi besok," kata Budi Karya usai pertemuan tersebut.

(Baca Juga: Ini Isi Tuntutan Aksi Unjuk Rasa Ojek Online di Istana Negara)

Sehingga, ribuan massa dari pengemudi ojek daring ini akan berhenti berunjuk rasa di Istana. Sebelumnya, massa mengancam akan bermalam di depan Istana bila aspirasinya tak didengar pemerintah.

Ia menambahkan, pengemudi daring berunjuk rasa lantaran tarifnya dinilai terlalu murah. Mereka pung mengusulkan agar besaran tarif ojek daring itu berkisar Rp2.500 per kilometernya.

"(Menurut mereka) tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp1,600 per km jadi 6 km itu baru dapat Rp10.000. Jadi mereka merasa kurang," tandasnya.

(Baca Juga: Demo di Depan Istana, Driver Ojek Online Paksa Rekannya Turunkan Penumpang)

Seperti diketahui, ribuan pengemudi ojek daring melakukan aksi di depan Istana Merdeka dengan menuntut rasionalisasi tarif dari moda transportasi ojek daring ini. 

Ribuan ojek daring yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia atau Garda, merupakan gabungan dari seluruh pengemudi ojek daring.

Pada September tahun lalu, aksi unjuk rasa pernah digelar pengemudi ojek daring di kawasan Monas, Jakarta, di mana mereka menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur layanan ojek. 

Para pengemudi menilai ketiadaan aturan tersebut, membuat posisinya menjadi lemah di mata hukum ketika berhadapan dengan aplikator seperti Go-Jek, Grab, dan Uber

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini