nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tuntaskan Kisruh Transportasi Daring, UU LLAJ Tak Perlu Direvisi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 29 Maret 2018 01:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 29 337 1879399 tuntaskan-kisruh-transportasi-daring-uu-llaj-tak-perlu-direvisi-ITLWHGoHeM.jpg Ojek Online (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah dinilai bisa mengatasi kekisruhan transportasi daring (online) tanpa harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Apalagi, saat ini untuk permasalah transportasi online, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, menilai bahwa UU 22 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjawab sejumlah pertanyaan soal transportasi online.

"Kalau saya melihatnya gini ya, undang-undang itu kan sudah cukup memberikan petunjuk kepada pemerintah mengenai bagaimana menangani dan mengelola jenis-jenis angkutan baru baik di dalam trayek maupun di luar trayek," kata Danang saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

(Baca Juga: Soal Ojek Online, Jokowi: Memang Harus Ada Patokan Harga Bawah & Harga Atas)

Menurut Danang, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 subtansinya adalah untuk menjamin keselamatan untuk driver ojek online begitu pula penumpangnya. Mengingat, sambung dia, jumlah kecelakaan pada sepeda motor di jalan masih cukup tinggi.

"Aturan operasional terutama PM 108 itu sudah merefleksikan itu kan kalau bicara ojek sepeda motor jelas dalam undang-undang bahwa sepeda motor bahwa eksposurnya kepada keselamatan tidak dimungkinkan sepeda motor menjadi angkutan umum," tutur dia. 

Lebih dalam, Danang berpandangan, apabila masih ada pihak yang mengeluh soal peraturan soal transportasi online. Seharusnya, kata dia, penerbitan Permenhub 108 harus lebih diatur untuk menyesuaikan kondisi saat ini.

"Ini kan memang kalau dilihat Permen (Permenhub 108) bisa saja di-review kalau itu memang belum cukup," ujar dia.

Kendati begitu, sambung Danang, dalam penerapan Permenhub 108, pemerintah daerah (pemda) harus mendukung penuh langkah dari pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Kalau daerah tak siap mestinya pemerintah, dalam hal ini Kemenhub memberikan pendampingan teknis kepada daerah yang sulit bisa menyusun kuota, sulit melakukan tracking terhadap wilayah operasi dari angkutan online," tutup dia.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini