Soal Transportasi Daring, Revisi UU LLAJ Dinilai Belum Diperlukan

Prayudha, Jurnalis · Jum'at 30 Maret 2018 02:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 30 340 1879972 soal-transportasi-daring-revisi-uu-llaj-dinilai-belum-diperlukan-luQiMmuYd1.jpg Transportasi online (Foto: Okezone)

MAKASSAR - Penuntasan masalah transportasi online (daring) tak perlu sampai melakukan revisi atau perubahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ).

Demikian dikatakan Guru Besar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Abd Muin Fahmal saat seminar transportasi angkutan umum online permasalahan dan penanganannya, di Sheraton Hotel yang dilaksanakan Ditlantas Polda Sulsel, Kamis 29 Maret 2018.

Menurutnya, untuk mengatur angkutan online sudah benar dengan terbitnya Peraturan Kemenhub 108 Tahun 2017, karena hal tersebut merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 157.

"Nah, jika PM (Permenhub)108 dirasa belum mengakomodir karena hanya sektor Kemenhub, bisa ditingkatkan ke Pepres dengan sektor lain seperti Kominfo, Kemendag dan lainnya yang didalamnya," ungkapnya.

Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang ada sekarang, sambungnya, sudah menjawab soal transportasi online, sehingga tak perlu direvisi lagi.

Hal senada disampaikan pembicara lainnya, Lambang selaku pengamat transportasi mengatakan, hadirnya transportasi online sendiri merupakan fenomenal yang kerap bermasalah dengan ojek konvensional.

“Tak ada regulasi yang jelas. Para pengemudi ojek online pernah berdemo menuntut pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya keberadaan mereka diakui,” paparnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Umar Septono mengatakan, kegiatan yang diikuti sejumlah elemen ini untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam berlalulintas dengan mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Dengan regulasi yang ada, maka terkait masalah transportasi online sudah di akomodir dalam menerapkan dan mengatasi permasalahan transportasi online di Sulsel sehingga tak perlu dilakukan perubahan undang-undang,” terang mantan Kapolda NTB ini.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini