nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPOM Harus Selidiki Bahan Baku hingga Proses Impor Produk Ikan Makarel Mengandung Cacing

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 01 April 2018 07:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 01 337 1880561 bpom-harus-selidiki-bahan-baku-hingga-proses-impor-produk-ikan-makarel-mengandung-cacing-H7uzeS42OO.jpg Petugas BBPOM Surabaya menunjukkan sejumlah produk kemasan ikan makarel berbagai merek yang diteliti di Laboratorium BBPOM Surabaya, Jatim, Kamis (29/3/2018). (Foto: Antara)

JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis adanya 27 merek produk ikan makarel kemasan kaleng dinyatakan positif mengandung parasit cacing yang sudah mati. Dari 27 merek itu, 16 di antaranya merek impor berasal dari China dan 11 merek lokal.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan langkah yang tepat bagi perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim. Itu karena Indonesia Halal Watch menengarai masih ada merek produk asal China yang beredar di pasar, terutama pasar tradisional di daerah.

"Kita sangat mengapresiasi hasil temuan dan pengumuman BPOM yang telah di-publish dan sangat bermanfaat bagi masyarakat konsumen. Ini langkah berani yang harus terus didukung. Kita minta harus terus-menerus dilakukan dengan bekerjasama, antara kami dan LPPOM MUI agar masyarakat khususnya konsumen muslim merasa nyaman," ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Ia mengatakan, BPOM harus menyelidiki temuan produk ikan makarel mengandung cacing itu hingga ke perusahaan asalnya.

"Untuk itu BPOM wajib menelusuri sampai ke perusahan negara asal untuk melakukan audit atas sumber bahan baku ikan, pengolahan dan proses caning (pengalengan), seperti pada fase pre audit saat permohonan makanan luar negeri (ML) sekaligus mengambil langkah untuk menghentikan importasi produk sejenis yang berasal dari china demi menyelamatkan bangsa," jelasnya.

Ikhsan menyatakan, tahun lalu pihaknya telah merilis 32 produk kemasan asal China dan mi asal Korea sebagai produk yang mencantumkan label halal, tapi bukan label halal dari LPPOM MUI dan 30 merek produk kemasan asal China yang sama sekali tidak mencantumkan label halal.

"Iya jelas adalah pelanggaran hukum. Karena pascadiundangkannya UUJPH, yakni UU No 33 tahun 2014 maka semua produk beredar wajib bersertifikat. Sekalipun UUJPH (Jaminan Produk Halal) baru dinyatakan efektif pada tanggal 17 Oktober 2019 seharusnya dapat diberlakukan bagi produk asing," ungkapnya.

Ia menambahkan, Jaminan Produk Halal semestinya sudah diberlakukan khususnya bagi produk makanan dan minuman kemasan asing. Ini harus menjadi perhatian khusus pejabat kepabeanan dan Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Tindakan importir dan distributor mengimpor dan mengedarkan produk ikan dalam kaleng yang oleh masyarakat terkenal dengan sarden.

"Akan tetapi demi kemaslahatan bangsa peredaran produk makanan sejenis harus dihentikan untuk sementara waktu sampai dilakukan audit dan penelitian secara tuntas oleh BPOM," pungkasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini