nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Golkar Sambut Baik Wacana Pemerintah Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Badriyanto, Jurnalis · Sabtu 07 April 2018 19:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 07 337 1883537 golkar-sambut-baik-wacana-pemerintah-usulkan-pilkada-lewat-dprd-5NCFIU9Wfj.jpg ilustrasi (dok okezone)

JAKARTA – Partai Golkar menyambut baik wacana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang akan dikembalikan melalui proses pemilihan di DPRD. Wacana tersebut diembuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang disampaikan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Politikus Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan, wacana itu patut diapresiasi dan bahkan perlu dipertimbangkan untuk menciptakan politik yang bersih. Menurutnya, sistem yang ada saat ini cenderung melahirkan politik uang dan bahkan lahir juga yang namanya mahar politik akibat sistem tersebut.

"Kita perhatikan dan amati saat ini, bagaimana proses politik uang terjadi di sana, kemudian politik mahar terjadi di sana, intimidasi, perpecahan masyarakat," kata Misbakhun di sela-sela acara Orientasi Fungsionaris Pusat Golkar di Hotel Red Top & Convention Centre, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).

Misbakhun mencontohkan, Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada 2017 nyaris membuat masyarakat Ibu Kota terpecah belah akibat berbeda pilihan, dan itu berlangsung lama untuk mengembalikan situasi yang kondusif. Selain itu, kata Misbakhun, Pilkada lewat DPRD jauh lebih ringan dari segi biaya.

"Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta. Itu adalah contoh yang sangat konkret. Kemudian bagaimana kepala daerah apabila kena mahar yang begitu banyak proses pilkada, begitu panjang kampanyenya, harus membiayai saksi yang begitu banyak. Dari mana uangnya? Sementara gajinya seberapa," terangnya.

(Baca Juga: Mendagri Bertemu Pimpinan DPR, Bahas Manfaat Pilkada Langsung)

Misbakhun menilai, Pilkada lewat DPRD itulah solusi tepat untuk memotong mata rantai biaya politik yang dianggapnya terlalu mahal tersebut. Karena dengan biaya yang mahal pula, cenderung kepala daerah akan korupsi untuk mengembalikan modal pencalonannya.

"Harus kita cari solusi politik terbaiknya, kalau kita dalam level Ketua DPR, Mendagri adalah pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan dan punya pengaruh dan kekuasaan untuk melakukan itu, wajar mereka melakukan itu mengusulkan hal itu. KPK juga bicara tentang perlunya mendesain ulang pilkada langsung di tingkat kabupaten dan kota serta Gubernur yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Jumat 6 April, Menteri Tjahjo Kumolo menyambangi kompleks Palembang bertemu dengan pimpinan DPR dan memunculkan wacana pengembalian sistem Pilkada melalui proses pemilihan DPR.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini