Pilkada Jatim: Kekayaan Khofifah Tertinggi Rp23 M, Puti Terendah Rp1,8 M

Nurul Arifin, Okezone · Kamis 12 April 2018 15:14 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 12 519 1885738 pilkada-jatim-kekayaan-khofifah-tertinggi-rp23-m-puti-terendah-rp1-m-eFhn4Z5CV0.jpg Pembekalan KPK di Pilkada Jatim. Foto Okezone/Nur Arifin

SURABAYA – Khofifah Indar Parawansa menjadi konstetan paling kaya di Pemilihan Kepada Daerah Jawa Timur.

Cagub Khofifah Indar Parawansa menjadi Cagub paling kaya dengan harta kekayaan sebesar Rp23.552.699.762. Sedangkan Cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan harta kekayaan sebesar Rp17.598.885.769.

Sementaraya Emil Dardak pasangan Khofifah, memiliki harta kekayaan sebesar Rp8.254.061.908. Terendah adalah Pasangan Gus Ipul, Puti Guntur Soekarno dengan harta kekayaan sebesar Rp1.865.423.077.

Pilgub Jatim 2018: Khofifah Dapat Nomor Urut 1, Gus Ipul Nomor 2

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan, pengumuman ini merupakan bagian dari menciptakan Pilkada berintegritas.

KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian dalam menciptakan Pilkada Berintegritas.

Kegiatan Pilkada Berintegritas dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah.

Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Jabatan kepala daerah rentan dengan korupsi, maka KPK bertugas mencegah sebelum ada Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur," katanya, Kamis, (12/4/2018).

Pilgub Jatim 2018: Khofifah Dapat Nomor Urut 1, Gus Ipul Nomor 2

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh ini diikuti oleh 53 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu 2 pasangan calon dari Provinsi Jawa Timur.

Tiga pasangan dari Kabupaten Bangkalan, 4 pasangan dari Kabupaten Bojonegoro, 2 pasangan dari Kabupaten Bondowoso, 3 pasangan dari Kabupaten Jombang, 3 pasangan dari Kabupaten Lumajang, 3 pasangan dari Kabupaten Madiun.

Kemudian 3 pasangan dari Kabupaten Magetan, 3 pasangan dari Kabupaten Nganjuk, 2 pasangan dari Kabupaten Pamekasan, sepasang calon dari Kabupaten Pasuruan, 2 pasangan dari Kabupaten Probolinggo, 3 pasangan dari Kabupaten Sampang,

Selanjutnya ada 2 pasangan dari Kabupaten Tulungagung, 3 pasangan dari Kota Kediri, 3 pasangan dari Kota Madiun, 3 pasangan dari Kota Malang, 4 pasangan dari Kota Mojokerto, dan 4 pasangan dari Kota Probolinggo.

Basaria menjelaskan, pembekalan ini dipandang perlu dilakukan karena KPK mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya 9 titik rawan korupsi di pemerintah daerah. Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD), pengganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini