nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

327 Ribu Perekaman per Hari, Kemendagri Optimis E-KTP Selesai Sebelum Pilkada 2018

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 13 April 2018 07:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 13 337 1886040 327-ribu-perekaman-per-hari-kemendagri-optimis-e-ktp-selesai-sebelum-pilkada-2018-AQcde7ZE7f.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Profesor Zudan Arif Fakrulloh mengaku terus berupaya menggenjot perekaman data e-KTP sebelum pelaksanaan Pilkada 2018.

Menurut Zudan, alat perekam data e-KTP masih dapat bekerja secara efektif dan berjumlah 327 ribu. Dengan jumlah sebanyak itu, ia optimis perekaman data di 514 kabupaten/kota dan lima ribu kecamatan akan berjalan lancar.

"Kapasitas perekaman kita per hari di 514 kabupaten/kota dan 5 ribuan kecamatan yang alatnya masih efektif adalah 327 ribu perekaman per hari. Jadi kita masih sangat mampu menggenjot perekaman," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (13/4/2018).

Zudan menegaskan, dirinya melakukan pemantauan secara langsung di tempat-tempat pelayanan. Selain itu, ia juga memiliki jaringan koordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia melalui grup WhatsApp.

(Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Perekaman E-KTP, Kemendagri "Jemput Bola" ke Lapas & Rumah Sakit)

"Melalui grup WhatsApp, saya melakukan rekap jumlah layanan pada setiap harinya. Juga memberikan motivasi, saran-saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi daerah secara langsung," jelasnya.

Dalam rapat terbatas kabinet tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kemendagri menerbitkan Permendagri soal pengurusan e-KTP. Peraturan itu diharapkan mampu membatasi pengurusan pembuatan KTP berbasis elektronik tersebut.

Jokowi juga meminta Kemendagri untuk melakukan strategi jemput bola agar masyarakat dimudahkan dalam pengurusan e-KTP. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang akses tempat tinggalnya jauh dari kantor pemerintahan.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini