Menristekdikti Terkejut Dapat Laporan Penipuan Agen Pelajar di China

Agregasi Antara, Jurnalis · Sabtu 14 April 2018 11:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 14 65 1886604 menristekdikti-terkejut-dapat-laporan-penipuan-agen-pelajar-di-china-iBY9qOBhk4.jpg Foto: Dok Okezone

BEIJING – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, mengunjungi para pelajar Indonesia di aula Kedutaan Besar RI di Beijing, Jumat 14 April 2018.

Berkesempatan ketemu dengan Menristekdikti di KBRI Beijing, mantan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) Bagus Ari Haryo Anugrah melaporkan praktik penipuan agen penyalur pelajar ke China.

"Dari 14.000 pelajar Indonesia di Tiongkok, sebagian besar merupakan korban penipuan agen," katanya saat mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Menristekdikti.

Menurut dia, agen-agen tersebut mendatangi calon korban ke daerah-daerah di Indonesia untuk menawari beasiswa di sejumlah perguruan tinggi di daratan Tiongkok.

"Setelah sampai di sini, ternyata kami-kami ini tidak mendapatkan beasiswa, padahal sudah telanjur sekolah. Bahkan, ada di antara kami yang harus menjual tanah dan sawah orang tuanya di kampung agar bisa membayar utang ke kampus," kata mahasiswa kedokteran di Capital Medical Univesity, Beijing itu.

Mahasiswa asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengaku menjadi korban agen dari Cina yang bekerja sama dengan oknum instansi pemerintahan di Indonesia.

Meristekdikti terkejut mendengar laporan tersebut, karena ia belum pernah mendapatkan laporan semacam ini sebelumnya. Kemudian, ia meminta para mahasiswa yang menjadi korban penipuan untuk melaporkan nama-nama agen untuk ditindak lebih lanjut.

"Agen ilegal harus dibersihkan karena merugikan orang lain. Maka, saya ingin dapat informasi mengenai hal itu," ujar Nasir.

Nasir juga mendesak para mahasiswa asal Indonesia yang menjadi korban penipuan segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

"Biar polisi nanti yang tangkap karena di tempat saya tidak ada izin ke luar negeri melalui agen. Semua melalui lembaga yang disahkan oleh kementerian," ujarnya.

Sejauh ini para korban tidak berdaya dan tetap melanjutkan pendidikannya di sejumlah perguruan tinggi di China dengan terpaksa menggunakan biaya pribadi dari keluarganya di Indonesia. (per)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini