nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bangladesh Bantah Klaim Myanmar Soal Repatriasi Pengungsi Rohingya

Rahman Asmardika, Jurnalis · Senin 16 April 2018 18:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 16 18 1887245 bangladesh-bantah-klaim-myanmar-soal-repatriasi-pengungsi-rohingya-D0qO8j95Tw.jpg Foto: Reuters

DHAKA – Bangladesh membantah klaim Myanmar yang menyatakan bahwa negara mayoritas Budha itu telah merepatriasi lima orang pertama dalam satu keluarga di antara sekira 700 ribu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan yang terjadi terhadap warga minoritas.

Pernyataan pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pada Sabtu lima anggota dari sebuah keluarga telah kembali ke Provinsi Rakhine barat dari daerah perbatasan. Dikatakan bahwa keluarga itu tinggal sementara dengan keluarganya di Kota Maungdaw, pusat administrasi yang dekat dengan perbatasan.

BACA JUGA: Myanmar Repatriasi Satu Keluarga Pengungsi Rohingya Pertama

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa pihak berwenang telah memastikan keluarga tersebut pernah tinggal di Myanmar dan memberi mereka kartu verifikasi nasional. Kartu tersebut merupakan sebuah bentuk tanda pengenal, tetapi bukan sebuah kewarganegaraan.

Pernyataan itu tidak mengatakan apakah ada repatriasi lagi yang sedang direncanakan. Bangladesh telah memberi Myanmar daftar lebih dari 8.000 pengungsi untuk memulai repatriasi, tetapi ada penundaan karena proses verifikasi yang rumit.

Namun, pada Senin, Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Asaduzzaman Khan mengatakan bahwa klaim Myanmar mengenai repatriasi warga Rohingya itu adalah palsu. Dia mengatakan bahwa keluarga yang ‘direpatriasi’ tidak pernah mencapai wilayah Bangladesh.

Khan mengatakan, tindakan Pemerintah Myanmar itu tidak lebih dari sebuah lelucon.

"Saya berharap Myanmar akan membawa semua keluarga Rohingya kembali dalam waktu sesingkat mungkin,"kata Khan sebagaimana dikutip dari ABC News, Senin (16/4/2018).

Komisioner pengungsi, bantuan dan repatriasi Bangladesh, Abdul Kalam mengatakan, keluarga Rohingya yang “di repatriasi” oleh Myanmar bahkan tidak pernah menyeberangi perbatasan sehingga pemulangan mereka tidak dapat dianggap sebagai repatriasi.

"Tidak ada definisi di mana ini bisa disebut repatriasi. Tidak ada repatriasi yang dilakukan. Bangladesh bukan bagian dari itu," ujarnya dari Cox’s Bazar.

Sementara pakar independen masalah pengungsi yang menangani krisis Myanmar di Bangladesh, Asif Munier mengatakan klaim repatriasi Myanmar hanyalah sebuah “aksi hubungan masyarakat”.

"Mereka melakukannya lagi dan lagi. Pemerintah Bangladesh dan masyarakat internasional harus meminta penjelasan kepada Myanmar untuk langkah ini. Sementara ada proses bilateral yang sedang berlangsung dan badan-badan internasional terlibat, langkah seperti itu oleh Myanmar sekali lagi sangat tidak menguntungkan dan tidak terduga," kata Asif.

Desember tahun lalu, Bangladesh dan Myanmar sepakat untuk mulai memulangkan para pengungsi Rohingya di Bangladesh pada Januari. Tetapi, ada kekhawatiran di kalangan pekerja bantuan dan Rohingya bahwa mereka akan dipaksa untuk kembali dan menghadapi kondisi yang tidak aman di Myanmar.

Pada Jumat, badan pengungsi PBB (UNHCR) dan Bangladesh menyelesaikan nota kesepahaman yang mengatakan proses repatriasi harus "aman, sukarela dan bermartabat ... sesuai dengan standar internasional."

"Mempertimbangkan bahwa kondisi di Myanmar belum kondusif untuk pemulangan kembali menjadi aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Tanggung jawab untuk menciptakan kondisi seperti itu tetap dengan pihak berwenang Myanmar, dan ini harus lebih dari sekedar persiapan infrastruktur fisik untuk memfasilitasi pengaturan logistik," demikian disampaikan UNHCR.

BACA JUGA: Myanmar: Pemulangan Pengungsi Rohingya dari Bangladesh Adalah Prioritas

Muslim Rohingya telah lama diperlakukan sebagai orang asing di Myanmar, meskipun keluarga mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi. Hampir semua warga Rohingya telah ditolak kewarganegaraannya sejak 1982, membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan tanpa kebebasan untuk bergerak dan hak-hak asasi lainnya.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini