13 Kasus yang Belum Diselesaikan KPK, Nomor 10 Sempat Jerat Ketua BPK

Chyntia Sami Bhayangkara, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 07:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 17 337 1887544 13-kasus-yang-belum-diselesaikan-kpk-nomor-10-sempat-jerat-ketua-bpk-S9y4wuiQvK.jpg KPK (Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat publik yang melakukan praktik korupsi. Potensi kerugian yang diakibatkan pun tak tanggung-tanggung, hingga menunjukkan angka yang sangat fantastis.

Di balik keberhasilannya mengungkap sederetan kasus korupsi, hingga kini masih ada juga beberapa kasus yang masih mangkrak atau belum terselesaikan dengan baik. Salah satunya adalah kasus korupsi Bank Century. Sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu, kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut hingga kini masih juga belum menemukan titik akhir.

Berikut Okezone merangkum 13 kasus korupsi yang masih mangkrak dan belum diselesaikan oleh lembaga antirasuah.

1. Korupsi Bank Century

KPK telah menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya bersalah pada awal 2013 atas kasus mega korupsi Bank Century yang telah merugikan negara hingga mencapai Rp8.012.221.000.000. Namun, hingga kini kasus tersebut juga belum menemui titik akhir. Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pada awal tahun 2018 dan meminta KPK kembali melanjutkan pengungkapan kasus tersebut. Mantan Gubernur Bank Indonesia pada kala itu, Boediono pun disebut-sebut turut terseret dalam kasus itu.

2. Korupsi Dana Haji Kemenag 2011-2013

Pada pertengahan 2014, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana haji tahun 2011-2013. Akibat aksinya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp27,283 miliar vdan 17.967.405 real Arab Saudi. Nama mantan Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP, Hasrul Azwar juga sempat disebut dalam persidangan telah menerima aliran dana panas tersebut. Namun hingga kini, kasus tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK.

3. Suap Kementerian ESDM 2013

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana dituntut penjara selama 11 tahun lantaran terbukti menerima suap pembahasan APBN Perubahan 2013 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas sebesar USD 500 ribu hingga USD 1 juta. Dalam kasus tersebut juga turut menjerat 4 anggota DPR Komisi VII lainnya, yakni Sekretariat Komisi VII DPR serta anggota Badan Anggaran DPR.

4. Korupsi Proyek Hambalang

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, merupakan salah satu mega proyek di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turut dikorupsi oleh sejumlah pejabat. Tak tanggung, uang negara sebesar 464,391 miliar ditilap. KPK pun telah menetapkan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng beserta sang adik Choel Mallarangeng. Sejumlah pejabat juga terlibat dalam kasus itu yakni Deddy Kusdinar, Machfud Suroso. Hingga kini pengungkapan kasus tersebut masih bergulir.

5. Suap PON Riau 2012

KPK telah menetapkan sebanyak 13 anggota DPRD Riau terlibat kasus suap pembangunan proyek PON 2012. Aksi suap tersebut dilakukan sebagai pemulus dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang penambahan dana pembangunan lapangan tembak senilai Rp 19 miliar. Sejumlah nama lain pun diduga masih terus bertambah dalam kasus tersebut.

6. Korupsi Wisma Atlet Palembang

Proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pun berujung dikorupsi. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang bertanggung jawab atas hilangnya uang negara sebesar Rp54.700.899.000. Para tersangka tersebut, yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Dirut PT Duta Graha Indak (DGI) Dudung Irwandi, Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games Rizal Abdullah, anggota DPR Angelina Sondakh hingga beberapa tokoh lainnya. Hingga kini, kasus tersebut masih terus bergulir.

7. Korupsi Pelindo II

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II. Dia disangka telah melakukan penunjukan langsung pembelian QCC hingga diduga merugikan negara sebesar USD 3,6 juta. Belakangan, KPK mengaku cukup kesulitan untuk mendapatkan harga asli QCC, yang dibeli Pelindo II dari perusahaan asal Tiongkok lantaran Otoritas Tiongkok belum memberikan harga asli barang tersebut.

8. Korupsi SKL BLBI

KPK resmi menahan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka kasus ‎dugaan korupsi penerbitan dan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (SPKPS) atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004. Aksi korupsinya tersebut telah merugikan negara hingga Rp4,58 miliar.

KPK juga telah melayangkan permintaaan pencegahan kepada pihak imigrasi untuk tujuh saksi kasus tersebut, yakni German Kartadinata, Yusuf Swasya, Mulyadi Gozali, Feri Laurentinus, Gozali, Laura Raharja, dan Maria Veronika. Hingga kini, KPK juga masih terus melakukan penyidikan terhadap tersangka.

9. Korupsi Pesawat Garuda 2005-2014

KPK menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan beneficial owner Connaught International Pte Ltd., Soetikno Soedarjo, sebagai tersangka suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014. Suap yang diduga diterima Emirsyah sebesar 1,2 juta Euro dan USD 180 ribu atau setara Rp20 miliar serta berbentuk barang senilai USD 2 juta atau setara Rp26 miliar.

KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan dan menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus, namun hingga kini pengungkapan kasus tersebut masih belum menunjukkan titik terang.

10. Korupsi Pajak

KPK menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak PT Bank Centra Asia (BCA) senilai Rp2 triliun. Namun, belum selesai penyidikan dilakukan, putusan praperadilan menyatakan penetapan Hadi sebagai tersangka tidak sah. KPK juga sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan tersebut namun ditolak oleh MA. Hingga kini, kelanjutan kasus yang menjerat Hadi Poernomo tersebut masih belum menemukan titik terang.

11. Korupsi Alkes Banten

Komusiaris Utama PT Bali Pasific Pragama, Tb Chaeri Wardana Chasan diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Provinsi Banten dengan total kerugian negara sebesar Rp14,528 miliar di Tangerang Selatan dan Rp79,789 miliar di Banten. Adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pengurusan pemilihan kepala daerah kabupaten Lebak dan Banten.

Hingga kini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penuntutan kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Padahal, sudah lebih dari empat tahun kasus tersebut bergulir namun belum juga dapat diusut tuntas.

12. Suap Reklamasi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis bersalah mantan anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Ia terbukti menerima suap rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi teluk Utara Jakarta sebesar Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, banyak fakta-fakta baru yang sedang diperdalam oleh tim penyelidik. Diduga, salah satu fakta sidang putusan Sanusi yang sedang didalami penyelidik yakni adanya keterlibatan korporasi di kasus ini.

 

13. Korupsi Sumber Waras

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyebutkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merugikan negara hingga Rp191 miliar. Pembangunan RS Sumber Waras yang rencananya akan dijadikan sebagai rumah sakit khusus kanker dan jantung pun terhenti karena adanya dugaan korupsi. Meski demikian, hingga kini masih belum diketahui perkembangan terbaru terkait temuan yang dikantongi BPK serta koordinasi dengan lembaga antirasuah dalam penanganan kasusnya.

1 / 4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini