nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi II Sepakat Kasus Narkoba Bupati Ogan Ilir Tak Boleh Terulang Lagi

Awaludin, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 16:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 17 337 1887774 komisi-ii-sepakat-kasus-narkoba-bupati-ogan-ilir-tak-boleh-terulang-lagi-FF61VONQPb.jpg Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo menilai Badan Narkotika Nasional (BNN) sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan sidak tes urine terhadap para calon kepala daerah yang ikut tampil dalam Pilkada Serentak 2018. Menurut dia, hal tersebut memiliki tujuan yang sangat baik.

“Sebetulnya BNN bisa juga melakukan itu (sidak) untuk melakukan tes urine, karena ini untuk kebaikan juga,” kata Firman di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengaku sepakat dengan adanya dorongan BNN untuk melakukan tes urine terhadap para calon kepala daerah, karena jangan sampai kasus yang menimpa Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Nofiadi Marwadi yang ditangkap BNN karena positif pakai narkoba jenis sabu terulang lagi.

“Sepakat, untuk pejabat pemerintah pejabat negara itu harus clear and clean dari masalah narkoba. Oleh karena itu, kalau ada keinginan dari pada BNN dilibatkan saya rasa tepat ini untuk memberikan contoh,” ujarnya.

Menurut dia, kasus Bupati Ogan Ilir sebenarnya tidak lagi dalam posisi pembelajaran tapi memang hukumnya wajib bagi pejabat pemerintah dan pejabat negara itu harus melawan narkoba bukan malah menggunakan narkoba.

“Kalau ada pejabat terindikasi menggunakan itu tentunya berhentikan saja dari jabatanya, itu bukan pemimpin yang baik. Bagaimana kalau ada pemimpin ada yang menggunakan narkoba, bagaimana rakyatnya. Saya kira harus ada tindakan kementerian terkait,” jelas dia.

Bahkan, Firman mengusulkan bila perlu KPU membuat regulasi bahwa satu persyaratan untuk memenuhi menjadi calon kepala daerah atau anggota legislatif itu harus bebas narkoba. Meskipun, mengenai aturan ini kembali pada moralitas tidak perlu mengacu pada aturan hukum.

“Karena isu narkoba ini sudah terjadi dimana-mana, artinya BNN melakukan itu tujuannya sangat baik untuk memberikan jawaban kepada publik bahwa kepala daerah juga clear dan clean dari narkoba,” katanya.

Sementara anggota DPR Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf mendukung usulan BNN untuk melakukan sidak kepada seluruh para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2018. Sebab, jangan sampai ada kepala daerah terpilih nanti ternyata terlibat kasus narkoba.

“Ya bagus, kalau perlu sidak dengan BNN/BNNP di sela-sela kampanye para calon sehingga lebih natural keadannya tanpa persiapan khusus para calon,” kata Muzammil.

Menurut dia, langkah sidak terhadap para calon kepala daerah untuk dilakukan tes urine itu memang pengecekannya dalam waktu singkat. Bahkan, hal ini harus dilakukan agar calon kepala daerah bisa dipastikan bersih dari narkoba.

“Itu lebih baik daripada setelah terpilih baru diketahui yang bersangkutan bermasalah dalam narkoba,” ujarnya.

Di samping itu, Muzammil menilai secara umum memang tes kesehatan yang sudah memiliki payung hukum. Namun, bukan berarti tes urine yang dilakukan oleh BNN terhadap calon kepala daerah itu dilarang atau tidak diizinkan. Akan tetapi, boleh-boleh saja untuk komitmen mencegah dan memberantas kejahatan narkoba.

“Tidak ada masalah dan bagus jika dilakukan dalam kerangka sebagai bentuk komitmen kepala daerah untuk anti narkoba, itu bisa jadi arena kampanye antinarkoba semua calon,” pungkasnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini