Image

Usut Kasus BLBI, Ketua KPK Butuh Penyidik Polri Irhamni

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 16:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 17 337 1887793 usut-kasus-blbi-ketua-kpk-butuh-penyidik-polri-irhamni-EjfQBgBjIZ.jpg Ketua KPK Agus Rahardjo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengakui pihaknya masih membutuhkan penyidik Polri, Muhammad Irhamni untuk mengusut skandal korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Agus Rahardjo menanggapi adanya perseteruan atau polemik di internal KPK terkait perekrutan kembali ‎penyidik Polri, M. Irhamni yang sudah bertugas selama sepuluh tahun di lembaga antirasuah.

"Memang ada kebutuhan (perekrutan kembali Irhamni). Terus terang yang bersangkutan sudah meneliti kasus BLBI sudah tiga tahun, sehingga bisa naik (penyidikan)," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Menurut Agus, Irhamni memang paham betul konstruksi perkara korupsi penerbitan SKL BLBI. Sehingga, KPK masih membutuhkan penyidik asal Korps Bhayangkara itu membantu lembaga antirasuah.

"Kami kan memerlukan pengetahuan yang sangat khusus, transfer of knowledge dari yang bersangkutan ini yang sebetulnya. Kenapa terjadi rekrutmen begitu, karena kebutuhannya sangat spesifik," terangnya.

(Baca Juga: Kepala BPK Bangka Belitung Dipanggil KPK Terkait Korupsi BLBI)

Namun memang, diakui Agus, pihaknya saat ini masih menunda perekrutan Muhammad Irhamni untuk kembali bekerja d‎i KPK. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Di mana, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK paling lama empat tahun, dan hanya dapat diperpanjang‎ satu kali dengan skema 4-4-2 sehingga totalnya 10 tahun.

"Kan ada dua pendapat, katanya yang sudah ‎bertugas 10 tahun tidak boleh masuk (lagi di KPK). Nah, pendapat lain boleh. Oleh karena itu, karena ada dua pendapat yang berseberangan, makanya ini kita tunda," ungkapnya.

(Baca Juga: KPK Proses Finalisasi Berkas Perkara Tersangka Korupsi BLBI)

KPK sendiri sedang mengkaji polemik boleh tidaknya pegawai negeri yang sudah bertugas di KPK selama 10 tahun kembali bekerja. Kajian itu, kata Agus, sedang dibahas dengan beberapa ahli dari eksternal KPK.

"Dikaji oleh temen biro hukum, yang akan ajak ahli dari luar, yang benar pendapat yang mana," pungkasnya.

Diketahui, KPK baru menjerat mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesi‎a (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga telah merugikan keuangan negara sekira Rp4,58 Triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini