nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemristekdikti Akan Ubah Regulasi Homebase Dosen

Susi Fatimah, Jurnalis · Kamis 19 April 2018 09:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 18 65 1888407 kemristekdikti-akan-ubah-regulasi-homebase-dosen-xWoJGJA944.jpg Foto: Dok Kemristekdikti

JAKARTA - Selama ini, standar homebase dosen berada di masing-masing program studi (prodi), dimana masing-masing prodi jumlah dosen minimum adalah enam dosen. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) berencana memperbaiki regulasi terkait homebase dosen itu.

Sekretaris Jenderal Kemristekdikti Ainun Na'im mengatakan, pihaknya masih menggodok regulasi tersebut. Ia menjelaskan, dalam perbaikan regulasi nantinya, tidak lagi melihat homebase dosen berdasarkan prodi tetapi melihat keseluruhan rasio dosen dan mahasiswa wajar atau tidak. Rasio dimaksud dilihat dari waktu yang didedasikan oleh dosen untuk prodi tersebut atau disebut Full Time Equivallence (FTE).

"Kecukupan dosen diukur dengan rasio umlah FTE dosen dibanding dengan jumlah FTE mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas dan prodi," paparnya di Jakarta, baru-baru ini.

FTE berarti bahwa ukuran jumlah dosen/mahasiswa didasarkan pada ekivalen penuh waktu yaitu selama 37,5 jam/minggu atau 16 SKS per semester.

"Misalnya dalam fakultas/universitas, jumlah dosen ada 100 orang tetapi yang 50 orang bekerja paruh waktu sebanyak 18,75 jam per minggu maka jumlah dosen FTE 75 orang. Jika jumlah mahasiswa FTE 300 orang maka rasionya 1/4. Jadi kita melihat FTE nya, tidak harus semua full time," jelas Ainun.

(Dosen sedang mengajar)

Sementara itu terkait peningkatan perfoma atau pelayanan yang kepada stakeholder, Ainun menambahkan, pihaknya meluncurkan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SiRenang).

Ia menjelaskan, SIRenang merupakan sebuah sistem online terintegrasi untuk perencanaan program dan anggaran di lingkup Kemristekdikti. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki sistem akuntabilitas khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran.

Sistem yang baru ini sebagai bentuk self disruption dimana Kemenristekdikti melakukan penggantian sistem yang lama dengan sistem yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Selama ini dalam pembahasan program kerja dan anggaran kita melakukan banyak rapat dengan mengundang semua satuan kerja (satker) di Kemristekdikti. Dengan adanya sistem ini akan mengurangi banyak kegiatan rapat yang menghabiskan banyak biaya sehingga lebih efisien," terang Ainun.

Lebih lanjut, dikatakannya, sistem ini juga mengurangi penggunaan kertas atau paperless sehingga ikut mendukung pelestarian lingkungan. Lainnya, sistem ini juga dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini