nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jelang Pencoblosan Pilgub Jatim, 9.000 Penghuni Lapas Belum Terverifikasi

Syaiful Islam, Jurnalis · Kamis 19 April 2018 18:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 19 519 1888924 jelang-pencoblosan-pilgub-jatim-9-000-penghuni-lapas-belum-terverifikasi-KaDKLAnDWH.jpg Deklarasi Pilkada Damai, Pilkada Ramah HAM di Jawa Timur (foto: Syaiful Islam/Okezone)

SURABAYA - Menjelang pencoblosan Pilgub Jatim masih ada beberapa persoalan yang harus dituntaskan oleh KPU Jatim. Salah satunya mengenai ribuan penghuni lapas dan rutan yang belum terverifikasi.

Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, saat menghadiri deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di Kantor KPU Jatim, Kamis (19/4/2018).

(Baca Juga: KPU Jatim Ajak Pemilih Pemula Gunakan Hak Pilih)

"Sebanyak 19 ribu data di lapas dan rutan ada masalah. Dari data itu 10 ribu sudah bisa terverifikasi, tapi 9 ribu orang masih menggantung alias belum terverifikasi," terang Anam pada wartawan saat dikonfirmasi.

Pilkada JatimDeklarasi Pilkada Damai, Pilkada Ramah HAM di Jawa Timur (foto: Syaiful Islam/Okezone)

Menurutnya, permasalahan calon pemilih di lapas dan rutan belum bisa terverifikasi diantaranya lantaran data penghuni hanya nama dan alamat, NIK dan KTP tidak diketahui, penghuni lapas tidak membawa KTP el atau Surat Keterangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pihaknya akan merekomendasikan agar KPU RI membuat sebuah regulasi khusus untuk penghuni lapas dan rutan. Hal itu dilakukan supaya para penghuni lapas dan rutan bisa menggunakan hak pilihnya.

"Paling banyak penghuni lapas yang berpotensi kehilangan hak suara berada di Sidoarjo, karena ada lapas besar di Sidoarjo. Kondisi ini butuh perhatian lebih agar mereka bisa memberikan hak suara saat Pilgub Jatim nanti," ungkapnya.

Sementara itu, Devisi Teknis KPU Jatim, Muhammad Arbayanto, menyatakan hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait persoalan itu seperti dengan lapas dan rumah sakit. Apakah nanti akan membuat TPS khusus di rumah sakit dan lapas atau tidak.

"Kalau TPS khusus maka ada pencoretan nama di daftar pemilih asalnya, dan didaftarkan pada TPS khusus. Kalau identitas ini tidak kita dapatkan dari lapas, maka itu akan menjadi problem," terang Arbayanto.

Namun KPU Kota/Kabupaten yang ada lapas besar dan rumah sakit sudah koordinasi untuk menggunakan kebijakan terbaik, demi melindungi hak pilih di lapas dan rumah sakit.

(Baca Juga: 1.838 Warga Kota Malang Terancam Dicoret KPU dari DPS)

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini