Image

Musa Rajekshah Janjikan Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Seluruh Sumut

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Rabu 02 Mei 2018 15:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 02 340 1893659 musa-rajekshah-janjikan-pemerataan-fasilitas-pendidikan-di-seluruh-sumut-lDaBhajbaf.jpg Cawagub Sumut Musa Rajekshah. Foto Okezone

MEDAN - ‎Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Musa Rajekshah, berjanji akan melakukan pemerataan pendidikan di seluruh Sumatera Utara, jika terpilih bersama calon gubernur, Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 27 Juni 2018 mendatang.

Menurut Ijeck—panggilan akrab Musa Rajekshah—ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan impian setiap masyarakat. Pendidikan yang baik, akan berdampak pula kepada pembangunan Sumut.

"Kita ingin agar nantinya seluruh masyarakat Sumut, bisa merasakan pendidikan yang setara. Baik di tingkat ibukota provinsi, hingga ke tingkat daerah seperti kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke desa-desa," ujar Ijeck, Rabu (2/5/2018).

Menurut dia, pembangunan harus dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Sementara SDM, hanya bisa dibentuk lewat pendidikan dan iklim pengetahuan yang baik.

"Apapun yang mau kita bangun, jika SDM-nya tidak siap, maka pembangunan tidak ada berjalan lancar," tukasnya.

Namun, permasalahan yang ada hingga kini, pihak sekolah, khususnya sekolah swasta belum terlalu merasakan hadirnya pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang pengajar di sekolah swasta Idawati Sirait, yang mengatakan, hingga kini bantuan dari pemerintah belum terlalu dirasakan oleh sekolah swasta. Momen pertemuannya dengan Ijeck, digunakannya untuk bertanya perihal program Ijeck untuk sekolah swasta.

"Apa program bapak untuk pendidikan di Sumatera Utara, terutama sekolah swasta, karena sampai saat ini bantuan dirasa lebih banyak ke sekolah yang negeri," ucapnya kepada Ijeck.

Menanggapi hal tersebut Ijeck mengatakan bantuan untuk fasilitas pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah.

Dan yang diutamakan memang fasilitas pendidikan yang langsung dikelola oleh pemerintah, yaitu sekolah-sekolah negeri. Namun, tak berarti meninggalkan sekolah yang berlabel swasta.

Ia mengungkapkan, sekolah swasta tentunya memiliki aturan untuk dibantu. Karena tentunya memiliki aturan yang berbeda dengan sekolah negeri. Untuk itu, dalam memberikan bantuan, nantinya pemerintah akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti legislatif.

"Nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan DPR untuk mengesahkan anggaran yang akan diturunkan ke sekolah swasta. Selain itu, sekolah yang akan dibantu, nantinya akan dinilai, apakah memang sudah layak atau belum," ucapnya.

Hal tersebut dikarenakan, ingin melihat bantuan yang diberikan tepat sasaran atau tidak. Dan ia tidak ingin pemberian bantuan hanya berdasarkan proposal semata. Dan tentu saja, menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi kecurangan saat penyaluran dana bantuan.

Persoalan penting lain menurut Ijeck adalah soal kesejahteraan guru terutama guru swasta dan yang berada di pelosok-pelosok.

“Banyak yang ingin pindah ke tempat lain atau ke kota karena perhatian terhadap mereka kurang. Ini perlu keberpihakan anggaran yang kuat dan tepat di APBD,” tambah Ijeck.

Kata Ijeck, guru swasta, baik guru tetap yayasan dan honorer, sering dilupakan.

“Pengangkatan guru honorer menjadi PNS tentu kewenangan pusat, tapi sebelum diangkat, itu menjadi perhatian utama dan tanggung jawab kita. Menurut konstitusi, pemerintahlah yang seharusnya menyediakan pendidikan bagi rakyat tapi ini ada swasta yang telah membantu tugas pemerintah itu, jadi apa kita tidak memerhatikan mereka?” terang Ijeck.

Karena itu, alokasi keberpihakan anggaran pendidikan yang 20% itu harus tepat.

"Sekolah swasta mesti dibantu agar masyarakat juga mendaftar ke sana. Guru-gurunya mesti dinaikkan kesejahteraannya. Ini prioritas anggaran kita,” tegas Ijeck.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini