Image

Kisruh '2019 Ganti Presiden', Bawaslu Jabar Nyatakan Paslon Asyik Bersalah

Oris Riswan, Jurnalis · Rabu 16 Mei 2018 22:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 16 525 1899205 kisruh-2019-ganti-presiden-bawaslu-jabar-nyatakan-paslon-asyik-bersalah-JzHn9Jnvmh.jpg Rapat Bawaslu Jabar soal Paslon Asyik (foto: Oris/Okezone)

BANDUNG - Bawaslu Jawa Barat menyatakan pasangan calon (paslon) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) bersalah, karena menyerukan akan mengganti presiden dan memperlihatkan kaus bertuliskan '2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden' saat debat Pilgub Jawa Barat di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin 14 Mei 2018 malam.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto mengatakan, keputusan itu didapat setelah pihaknya memanggil Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat. Pihaknya meminta keterangan secara rinci kepada Yayat seputar pelaksanaan debat pilgub, termasuk aksi yang dilakukan paslon Asyik.

Hasilnya, ada dua hal yang dinyatakan dilanggar oleh Paslon Asyik. Pertama, Paslon Asyik melanggar peraturan KPU terkait kampanye.

"Kemudian melanggar tata tertib debat. Bahwa di dalam forum tersebut itu tidak boleh membawa atau memakai atribut yang sudah disepakati atau yang sudah ditetapkan KPU," kata Harminus dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (16/5/2018).

Pasangan yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN itu juga melewati tema debat. Sebab, KPU sudah menetapkan debat itu hanya berisi seputar visi-misi dan program kandidat terkait lingkungan hidup. Sehingga, kampanye ganti presiden dalam debat dinilai melampaui apa yang sudah ditetapkan.

"Oleh karena itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk mengambil tindakan atas pelanggaran administrasi tersebut," ujar Harminus.

Surat rekomendasi sendiri langsung dibuat Bawaslu Jawa Barat setelah sesi konferensi pers selesai. Bawaslu sendiri hanya bersifat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Jawa Barat. Selanjutnya, terkait sanksi, itu jadi ranah KPU Jawa Barat.

Sedangkan soal pelaporan yang dilakukan PDIP ke Bawaslu Jawa Barat atas tindakan Asyik, Harminus menyatakan tidak ada unsur pidana yang dilakukan. Sehingga, kasus itu tidak bisa diteruskan.

"Tapi pelanggaran administrasinya (yang dilakukan Asyik) kita teruskan ke KPU," ucap Harminus.

Ketua KPU Yayat Hidayat menegaskan, apa yang dilakukan paslon Asyik di atas panggung tidak sesuai dengan dengan tata tertib dan tema debat. Lalu, apa sanksi yang akan diberikan KPU kepada pasangan Asyik?

"Kita akan pelajari (rekomendasi Bawaslu). Setelah dipelajari, baru kita mengeluarkan kira-kira rekomendasi (sanksi) seperti apa yang akan kita keluarkan. Pada intinya, apa yang diperintahkan Bawaslu pasti kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," tuturnya.

Tapi, ia memberikan gambaran beberapa opsi soal sanksi yang kemungkinan diberikan atas pelanggaran administrasi tersebut. "Pelanggaran administrasi itu (sanksinya) teguran lisan, teguran tertulis, sampai tidak diperbolehkan ikut dalam debat terakhir," tegas Yayat.

Ia sendiri mengakui pihaknya kecolongan atas aksi 'nyentrik' Asyik di atas panggung. Tapi, ia menolak jika ada pihak yang mengatakan KPU lalai.

"Kalau kecolongan, saya akui merasa kecolongan. Kalau ada yang ngomong KPU lalai, saya tantang, dimana lalainya? Kalau kecolongan, saya akui kecolongan," ungkap Yayat.

Sementara baik Bawaslu maupun KPU, berharap dalam debat ketiga yang merupakan debat terakhir, tidak terjadi lagi hal-hal serupa. Paslon maupun tim kampanye diimbau tidak melakukan hal-hal di luar aturan dan kesepakatan.

KPU pun akan mengevaluasi pelaksanaan debat agar debat ketiga nanti berjalan sesuai rencana. Aturan-aturan bahkan akan dibuat lebih detail dan ketat. Untuk merumuskannya, KPU akan mengundang para pihak terkait, termasuk perwakilan paslon.

"Kita harus konsisten dalam menegakkan apa yang disepakati bersama," tandas Yayat.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini