nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Apresiasi dan Kritik untuk Tiga Elemen Bangsa di 20 Tahun Reformasi Indonesia

Adi Rianghepat, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 08:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 17 337 1899265 apresiasi-dan-kritik-untuk-tiga-elemen-bangsa-di-20-tahun-reformasi-indonesia-p8jgalGazq.jpg

JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyerukan apresiasinya dalam refleksi 20 tahun reformasi Indonesia. Menurutnya, ada tiga elemen bangsa yang patut diapresiasi.

Ketiga elemen bangsa itu yakni, Pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat. Ia menilai, ketiganya berhasil membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap kokoh meski diguncang banyak permasalahan.

"Apresiasi kepada pemerintah patut diberikan karena hingga kini berhasil menjaga keutuhan NKRI dan berfungsinya administrasi negara dengan baik. Pertumbuhan ekonomi juga berhasil dijaga meski kondisi perekonomian dunia kurang kondusif," jelas wanita yang akrab disapa Nuning tersebut, Kamis (17/5/2018).

Nuning lebih lanjut menjelaskan bahwa peranan Indonesia di tingkat regional dan global juga semakin meningkat, seiring bertambahnya kemampuan memberikan kontribusi kepada dunia, melalui pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

"Apresiasi kepada TNI dan Polri juga patut diberikan karena keberhasilan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara. Semua agenda reformasi 1998 berhasil dicapai dengan baik merujuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat negara dan Polri sebagai alat pemerintah," jelasnya.

"Meskipun terdapat perbedaan tugas pokok tetapi fungsi TNI dan Polri adalah sama, yakni sebagai aparat keamanan sehingga Reformasi sejatinya menghendaki lebih bersinerginya TNI dan Polri," imbuhnya.

Nuning melanjutkan, apresiasi yang tak kalah penting juga harus ditujukan kepada masyarakat luas. Ia berpendapat tingkat kesejahteraan masyarakat sudah lebih baik dan seimbang dibandingkan standar kehidupan masyarakat di negara-negara maju.

"Masyarakat Indonesia juga lebih aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar berfungsi dengan lebih baik. Kebebasan pers juga menjadi salah satu instrumen penting masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah," paparnya.

Selain itu, jelas Nuning, tingkat pendidikan rata-rata penduduk juga sudah mencapai batas kecukupan masyarakat menengah berpendidikan. Kondisi sosial masyarakat juga dirasa lebih baik lagi pada era Kabinet Jokowi dengan pembangunan konektivitas seluruh rangkaian pulau di Indonesia.

"Namun ktitik juga diperlukan kepada pemerintah, TNI-Polri dan masyarakat menyongsong Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Nuning pun memaparkan, kritik kepada pemerintah utamanya harus ditujukan pada proses penegakan hukum secara adil kepada semua bentuk kejahatan, baik kejahatan terhadap publik maupun kejahatan terhadap negara.

"Ketegasan dan kecepatan pemerintah dalam proses hukum akan menjadi kepastian hukum yang dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya.

Selain kepada pemerintah, kritik kepada TNI-Polri juga perlu disampaikan, terutama mengenai sinergi antara kedua institusi. Menurutnya, "perkelahian" antara TNI dan Polri beberapa tahun terakhir sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sinergi tersebut.

"Sinergi TNI-Polri merupakan kunci keberhasilan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, contohnya dalam menanggulangi aksi teror minggu ini. Jangan lagi berbicara tumpang tindih kewenangan TNI dan Polri melainkan bagaimana pemerintah dan seluruh masyarakat mendorong sinergi alat negara dan alat pemerintah tersebut," serunya.

"Bentuk serangan dan modus operasi teroris di masa mendatang harus diantisipasi dan ditanggulangi oleh TNI-Polri bersama seluruh masyrakat," imbuhnya.

Selain kritik terhadap pemerintah dan aparat keamanan, Nuning juga menjelaskan bahwa kritik kepada masyarakat harus disampaikan secara luas. Apalagi, jelasnya, terkait penyalahgunaan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat untuk menyerang pemerintah dan merenggangkan hubungan TNI dan Polri.

"Sebagian masyarakat bahkan menggunakan politik identitas untuk mencapai ambisi politiknya. Kegagalan beberapa partai politik tertentu untuk menjaga kadernya agar tidak memperkeruh kondisi sosial masyarakat juga sangat mempengaruhi kerukunan antar umat beragama di Indonesia," sesalnya.

Lebih dalam Nuning menjelaskan, agenda Reformasi 1998 harus menjadi pegangan semua elemen bangsa agar tidak terlena dengan kepentingan sesaat dan/atau kepentingan sebagian golongan saja. Kritik masyarakat juga perlu direnungkan ketika peranan masyarakat untuk membantu TNI dan Polri memberantas terorisme masih rendah.

"Masyarakat harus dilibatkan secara massif untuk mencegah benih-benih radikalisme dan ekstrimisme sedini mungkin. Masyarakat harus mampu memberikan sanksi sosial jika ada keluarga yang tidak mau bersosialisasi atau punya anak yang tidak mau menghormat bendera Merah Putih atau ikut upacara," jelasnya.

Nuning juga menemukan bahwa masyarakat harus sadar bagaimana menjadi umat beragama yang toleran. Menurutnya, masih ditemukan sebagian tokoh masyarakat yang justru menujukkan sikap intoleransi. Harapan sebagian besar masyarakat yang diam (silent majority) adalah tindakan tegas pemerintah terhadap tokoh-tokoh tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.

"Kritik juga diberikan kepada TNI Polri dalam Wanjak yang masih kedepankan like dislike dan euphoria Angkatan Tahun Lulus dari Akademi (AAL, Akmil, Akpol, AAU) dalam menentukan penugasan para perwiranya," pungkasnya.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini