nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Langgar Aturan Kampanye, Bawaslu Laporkan Sekjen PSI ke Bareskrim Polri

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 16:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 17 337 1899509 langgar-aturan-kampanye-bawaslu-laporkan-sekjen-psi-ke-bareskrim-polri-hlRsWZsG33.jpg Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keduanya diduga melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kesimpulan tersebut berdasarkan dari proses penanganan pelanggaran terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor:02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018 terkait dugaan Iklan Kampanye melalui media cetak.

"Keduanya diduga melakukan kampanye melalui iklan media cetak nasional edisi 23 April 2018. Itu merupakan perbuatan tindak Pidana Pemilu," kata Ketua Bawaslu, Abhan Misbah di kantornya, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Temuan Bawaslu tersebut, sambung Abhan, telah diteruskan ke kepolisian dan diterima oleh Bareskrim Polri pada hari ini, sekira pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STTL/569/V/2018/BARESKRIM Tertanggal 17 Mei 2018.

"Penerusan temuan ini tentu tidak terlepas dari kerja sama unsur-unsur dalam Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, penyidik dan jaksa yang senantiasa memberikan masukan dan pendampingan dalam proses penangaan pelanggaran di Bawaslu. Karena sinergitas ini telah dibangun sejak awal penanganan temuan Nomor:02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018," ujarnya.

Pemilu

Adapun kesimpulan lainnya dalam kajian Bawaslu sebagai berikut:

1. Bahwa iklan Partai Solidaritas Indonesia yang dimuat dalam Harian Jawa Pos Edisi

23 April 2018 yang berisi materi:

a. Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019

Kami tunggu pendapat dan voting anda semua;

b. Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Periode 2019-

2024;

c. Foto Joko Widodo;

d. Lambang Partai Solidaritas Indonesia;

e. Nomor 11

f. Calon Wakil Presiden dengan 12 foto dan nama;

g. 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi

negara.

Termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Kepolisian diberi waktu oleh undang-undang paling lambat 14 hari sejak diterima laporannya untuk segera menetapkan tersangka dan masuk ke dalam proses penuntutan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini