nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi I Pertanyakan Dasar Hukum Dihidupkannya Koopssusgab TNI

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 19:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 17 337 1899531 komisi-i-pertanyakan-dasar-hukum-dihidupkannya-koopssusgab-tni-9pnJGHlvJy.jpg DPR (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan dasar hukum dihidupkannya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Kendati, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyebut sudah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga tak memerlukan payung hukum.

Namun, ia menegaskan, bahwa seorang presiden sekalipun dalam mengeluarkan kebijakannya harus didasari oleh payung hukum.

"Presiden kan dasarnya undang-undang, dasarnya hukum. Kalau untuk terorisme, dasarnya Undang-Undang Terorisme. Undang-undangnya masih ada dan revisinya hampir selesai," ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

 Densus 88

Menurut Abdul Kharis, Presiden Jokowi tak boleh terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan dibentuknya kembali Koopssusgab ini. Bila pun keadaannya mendesak untuk segera dibentuk, Abdul Kharis menyarankan Jokowi memakai undang-undang yang lama.

"Kalau mau buru-buru, undang-undang yang lama dipakai dulu. Kalau mau nunggu tunggu sebentar lagi revisinya selesai," tuturnya.

Senada dengan Abdul Kharis, anggota Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan, pemerintah mengkaji sisi hukum terkait rencana pembentukan Koopssusgab untuk penanganan terorisme. Ia menilai, jika tidak sesuai dengan payung hukum maka sebaiknya pemerintah menunda pembentukan Koopssusgab.

"Kalau payung hukumnya ternyata belum ada ya bikin dulu payung hukumnya, jangan malah menambah masalah yang kemudian tidak menyelesaikan masalah," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, jika memang diperlukan perbantuan TNI dalam penanganan terorisme sebenarnya sudah dapat dilakukan tanpa harus pembentukan tim gabungan. Ia mencontohkan, pelibatan TNI dalam Operasi Tinombala di Poso sebagai bantuan kendali operasi (BKO) untuk Polri.

"Ada payung hukum undang-undang tentang pertahanan negara yang memungkinkan polisi untuk minta BKO dan itu sudah terjadi di kasus Poso dulu dengan pelibatan dari pada TNI dan itu dimungkinkan," pungkas Hidayat.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini