nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ahli Pidana Anggap Profesi Fredrich Yunadi Tidak Bisa Dipidana

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 17:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 17 337 1899535 ahli-pidana-anggap-profesi-fredrich-yunadi-tidak-bisa-dipidana-zZqL6yQPfU.jpg Fredrich Yunadi (foto: Antara)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang dugaan merintangi atau menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto (Setnov), untuk terdakwa Fredrich Yunadi. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan pendapat ahli pidana yang dihadirkan Fredrich Yunadi.

Ahli pidana yang juga merupakan Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menganggap, profesi advokat Fredrich Yunadi tidak bisa dikenakan pidana. Sebab, kata Suparji, pelanggaran yang dilakukan pengacara harus dilakukan proses etik terlebih dahulu‎ sebelum dipidana.

"Kalau bertugas profesi perlu diadili proses majelis etik profesi tersebut. Apakah yang tidak dinyatakan tidak berkaitan profesi bisa kena pidana. Diduga ada pelanggaran, ada proses hukum etik," kata Suparji saat menyatakan pendapatnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

‎Suparji menjelaskan, apabila pengacara sedang menjalankan tugasnya, maka tidak bisa langsung dipidana. Berbeda hal ketika seorang pengacara melakukan pencurian, sambung Suparji, maka pengacara tersebut bisa langsung dipidana.

"Jika menjalankan profesi harus menunggu lembaga profesi apakah ada pelanggaran profesi. Berbeda seorang advokat mencuri dan memerkosa itu bisa dipidana karena bukan bagian profesi. Kalau seorang profesi mengirim surat melakukan profesi menunggu lembaga etika," ungkap Suparji.

Jaksa KPK pun mempermasalahkan kecelakaan Setya Novanto. Dimana, terdapat beberapa kejanggalan atau hal tak lazim yang dilakukan Fredrich Yunadi dalam membela kliennya saat terjadinya kecelakaan.

Menurut Suparji, kecelakaan yang menimpa Setnov tersebut harus dianalisa kebenarannya terlebih dahulu. Hal itu untuk menjadi acuan apakah kecelakaan tersebut rekayasa atau benar-benar fakta sebenarnya.

"Poin pertama harus dibuktikan rekayasa atau tidak, apakah bukti rasional atau tidak. Kalau rekayasa menjalankan profesi itu pelanggaran etika, rekayasa dalam rangka apa penghindaran hukum atau apa kepentingan kliennya perlu dibuktikan dulu," terang Suparji.

Sebagaimana diketahui, Fredrich Yunadi didakwa oleh Jaksa KPK menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang menyeret Setya Novanto (Setnov).

Fredrich disebut bekerjasama dengan Dokter Rumah Sakit‎ Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan kesepakatan jahat untuk memanipulasi hasil rekam medis Setnov yang saat itu sedang diburu oleh KPK dan Polri.

Atas perbuatannya, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini