Image

Wiranto: Revisi UU Antiterorisme Rampung Sebelum Lebaran

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 18 Mei 2018 02:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 17 337 1899647 wiranto-revisi-uu-antiterorisme-rampung-sebelum-lebaran-7VPJ832fQW.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Fahreza Rizky/Okezone)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, Rancangan Undang-undang Antiterorisme atau revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 akan rampung sebelum Lebaran 2018.

"Baru saya bicara, sekarang baru digarap, yang penting sebelum Lebaran selesai, jangan buru-buru," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Mantan Panglima ABRI itu juga enggan membahas teknis pengamanan penanggulangan terorisme. Pasalnya, ia tidak mau strategi pengamanan untuk menggulung teroris terbongkar.

"Sudah nanti sajalah. Semuanya kok dibincangkan dulu dengan masyarakat. Saya katakan, biarkan aparat keamanan menyusun konsep-konsep penanggulangan terorisme," tegas Wiranto.

"Enggak usah kemudian gimana caranya, penggabungannya gimana saja, itu kan sudah memberitahukan kepada musuh apa yang akan kita lakukan namanya, kan nggak bagus. Saya minta maaf untuk tidak menjelaskan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita gunakan, caranya gimana, saya sudah minta kepada aparat kemanan untuk tidak menjawab," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menerbitkan Perppu bila pembahasan revisi UU Antiterorisme belum rampung pada Juni 2018 atau pada akhir masa sidang DPR RI.

(Polisi bersiaga saat penggeledahan rumah terduga teroris di Tambak Medokan, Surabaya. Foto: Antara/Ayu Didik)

Namun, ancaman Jokowi itu segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam Wiranto beserta fraksi pendukung pemerintah di DPR. Mereka berkumpul dan menyepakati beberapa hal, di antaranya mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme dan tidak ingin Perppu menjadi solusi penyelesaian masalah terorisme.

Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, revisi Undang-Undang Antiterorisme yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah dan DPR sudah mengakomodasi aspek hak asasi manusia (HAM). Revisi beleid tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara.

(Baca Juga: Apakah Percepatan Pengesahan RUU Terorisme Bisa Mencegah Aksi Teror?)

Sejumlah aksi teror terjadi di Jawa Timur. Pada Minggu 13 Mei lalu, tiga gereja di Surabaya dibom sehingga menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Kemudian disusul ledakan di Rusun Wonocolo lantai 5 Blok B belakang Polsek Taman Sepanjang.

Lalu, bom juga meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Mapolda Riau turut jadi sasaran kelompok teror. Para pelaku menyerang polisi menggunakan senjata tajam dan menyebabkan beberapa korban berjatuhan, baik dari pihak Polri ataupun pelaku teror.

(Baca Juga: UU Antiterorisme Perluas Kewenangan Aparat Tumpas Teroris)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini