Image

Pansus Bahas Definisi Terorisme Pekan Depan

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 18 Mei 2018 14:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 18 337 1899859 pansus-bahas-definisi-terorisme-pekan-depan-PxYhNyvEB8.jpg Ketua Pansus RUU Terorisme. Foto Okeozne/Bayu Septianto

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme akan kembali rapat pada Rabu 23 Mei 2018 pekan depan, setelah masa reses selesai.

"Rabu 23 Mei ya," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).

Syafii mengungkapkan satu poin yang masih belum menemui kesepakatan antara DPR dengan pemerintah pasal terkait dengan definisi terorisme.

"Kemarin minta tunda waktu untuk merevisi kembali redaksi yang pernah mereka ajukan. Nanti kalau mereka presentasi, kita anggap itu sudah memenuhi, disepakati tentang logika hukum definisi teroris. Ya sudah ketok," jelasnya.

Penyelidikan Lanjutan, Polisi Geledah Rumah Terduga Teroris di Dukuh Pakis Surabaya

Fraksi dibebaskan untuk menyusun definisi terorisme. Apakah akan diletakan di batang tubuh atau dimasukan ke penjelasan umum dari pasal. Namun Syafii berharap unsur-unsur terorisme diletakan dalam norma atau batang tubuh.

"Kalau saya dari awal tetap harus ada frasa tujuan politik, ganggu keamanan negara, konsep yang diajukan kapolri, yamg diajukan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Nanti kita akan diskusikan dalam rapat. Kalau saya berkeinginan dalam norma," tutur politikus Gerindra itu.

Pengamanan Mapolda Riau Diperketat Pascapenyerang Terduga Teroris

Syafii beralasan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan harus memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga definisi yang jelas dan detil sangat berperan penting agar aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan.

"Ya, sejatinya kan di negara hukum tak ada kewenangan apapun dari aparat negara kecuali diberikan hukum. Artinya kalau hukum belum berikan apa-apa, maka aparat enggak punya kewenangan apa-apa. Teroris misalnya, bagaimana aparat hukum menetapkan orang itu teroris kalau hukumnya belum menetapkan teroris seperti apa. Cuma itu aja kepentingan kita," pungkasnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini