Image

KPK Kembali Periksa Bos PT Nindya Karya di Korupsi Pembangunan Dermaga

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 18 Mei 2018 15:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 18 337 1899882 kpk-kembali-periksa-bos-pt-nindya-karya-di-korupsi-pembangunan-dermaga-fM2Ob7VlgT.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap bos PT Nindya Karya dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN, tahun anggaran 2006-2010.

"PT Nindya Karya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Sebelumnya pada pekan lalu, Jumat 11 Mei 2018, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil PT Nindya Karya. Ketika korporasi itu diwakili oleh,Haidar selaku direksi, Muhamad Ibrahim dari bagian legal, serta Yunianto sebagai penasihat hukum.

Terkait penanganan perkara korupsi yang menjerat korporasi, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan, pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korupsi korporasi. Kedua korporasi itu diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp313 miliar.

 Korupsi

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui petingginya, Heru Sulaksono diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, lewat proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Atas perbuatannya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka pada kasus ini. Empat tersangka tersebut yakni, Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono; PPK Satuan Kerja Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy.

Kemudian, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani; serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad. Keempatnya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan dijatuhkan hukuman penjara berbeda-beda.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini