UU Terorisme Diharapkan Tak Hanya Jadi Produk Akal Manusia

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Minggu 27 Mei 2018 07:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 27 337 1903233 uu-terorisme-diharapkan-tak-hanya-jadi-produk-akal-manusia-YRY5Aic9nF.jpg Foto Ilustrasi

JAKARTA - Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang, tidak hanya menjadi produk akal manusia.

Sebab, kata dia, tidak ‎ada produk akal manusia yakni Undang-Undang, yang sempurna. Harits meminta agar produk UU itu dijalankan dengan serius. Dia pun meminta dibentuk tim pengawas pelaksana UU terorisme itu, agar UU itu berjalan sesuai harapan.

"Saya pikir tidak ada UU produk akal manusia itu sempurna, begitupun UU terorisme. Secara substanial baik, tapi bisa jadi implementasi di lapangannya bias. Karena itu rekomendasi UU yang baru soal tim pengawas (dilaksanakan)," kata Harits kepada Okezone, Minggu (27/5/2018).

Sebagaimana dalam Pasal 43J bagian pengawasan UU Tindak Pidana Terorisme, pasal (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme.

 bom

Kemudian, Pasal (2) berbunyi ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

"Nah kita berharap bentuknya seperti Komisi Independen yang punya peran vital, melakukan kontrol monitoring agar semua proyek kontra ‎terorisme berjalan on the track," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, ‎DPR RI telahmerampungkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Tak hanya itu, DPR revisi juga sudah mengesahkan hasil pembahasan revisi tersebut menjadi Undang-Undang sesuai dengan hasil kesepakatan ‎rapat paripurna, pada Jumat, 25 Mei 2018.‎

 

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini