nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg, DPR Minta KPU Tak Tabrak UU

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin 28 Mei 2018 19:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 28 337 1903856 larang-eks-napi-korupsi-nyaleg-dpr-minta-kpu-tak-tabrak-uu-TDOnoqJ9Wg.jpg Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung ikhtiar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih bebas dari korupsi. Namun, bila sampai melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan legislatif (pileg) akan menabrak undang-undang (UU).

“Tapi bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon legislatif menurut saya kurang bijaksana,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Dirinya pun mengingatkan agar KPU tak menabrak UU, karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas mengatur bahwa narapidana yang sudah menjalani hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, ada syaratnya, antara lain harus mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan napi korupsi. 

Ilustrasi Pilkada

Kemudian, tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu lima tahun, serta menunjukan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya.

Bamsoet pun sepakat dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, agar mantan napi korupsi diberi kesempatan menjadi calon legislatif selama memenuhi syarat dan menyesali perbuatannya.

Bila KPU tetap berkukuh dengan aturan melarang mantan napi korupsi menjadi calon legistlatif, ia menilai telah melampau kewenangannya. KPU terlalu berlebihan dalam membangun pencitraan, apalagi pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II, pemerintah dan Bawaslu tak sepakat dengan aturan tersebut.

kpu

KPU, sambungnya, sama saja melawan undang-undang, dan kalau memang KPU mau seperti itu, sindirnya, sebaiknya diamandemen saja dulu konstitusi agar KPU diberikan hak untuk membuat UU sendiri dan melaksanakannya sendiri.

“Sikap KPU tersebut terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya. Sebab UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan, bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU,” tuturnya.

Bamsoet menambahkan, mantan narapidana setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Hal tersebut telah dijamin dalam konstitusi.

“Kecuali, pengadilan saat memutus perkara memutuskan pencabutan hak politiknya. Soal apakah yang bersangkutan akan terpilih atau tidak, serahkan saja kepada masyarakat,” ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini