Pemprov DKI Dapat Predikat Opini WTP dari BPK

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 28 Mei 2018 12:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 28 338 1903629 pemprov-dki-dapat-predikat-opini-wtp-dari-bpk-5b0ODPMLEv.jpg Anggota V BPK RI, Isma Yatun, memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta. Hal itu sebagai bentuk apresiasi BPK RI kepada Pemprov DKI dalam hal tata kelola anggaran.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017," kata Anggota V BPK RI, Isma Yatun, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

BPK, lanjut Isma, juga memberikan penekanan atas suatu hal, yaitu perlunya perhatian terhadap penatausahaan aset tetap, secara sistematis dan berkelanjutan mengingat besarnya nilai, jumlah, serta kompleksitas jenis aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(Anggota V BPK RI, Isma Yatun, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 28 Mei 2018. Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

"Inventarisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara fisik dan secara administrasi, serta pengamanan secara legal dan fisik atas bukti kepemilikan aset belum dilakukan secara menyeluruh," imbuhnya.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihaknya, kata Isma, tak secara khusus memastikan kalau tata kelola anggaran yang dilakukan Pemprov DKI tidak terdapat penyimpangan di kemudian hari.

(Baca Juga : Fokus Kejar WTP, Sandi Tunda Perombakan Pejabat SKPD)

"Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK," jelasnya.

Kegiatan itu turut dihadiri, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Abraham Lunggana (Haji Lulung), serta Sekda DKI Saefullah.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini