Rektor USU Ajukan Penangguhan Penahanan Dosen yang Terjerat Kasus Ujaran Kebencian

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Selasa 05 Juni 2018 15:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 06 05 340 1906819 rektor-usu-ajukan-penangguhan-penahanan-dosen-yang-terjerat-kasus-ujaran-kebencian-0qOTbeJRYV.jpg Dosen USU, Himma saat Menjalani Pemeriksaan Polisi Terkait Kasus Ujaran Kebencian (foto: Ist)

MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Runtung Sitepu, telah mengajukan permohonan penangguhan penahan terhadap Himma Dewiyana Lubis, Kepala Arsip USU non-aktif, yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian, setelah menyebut bahwa peristiwa teror bom di Surabaya sebagai rekasaya dan pengalihan isu.

Runtung menyebutkan, permohonan penangguhan penahanan terhadap dosen Ilmu Perpustakaan USU tersebut sudah disampaikan langsung kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, beberapa hari lalu. Kapolda Sumut pun, kata Runtung, berjanji akan memanggil penyidik yang menangani perkara tersebut untuk membahas permohonannya.

Dosen USU saat Menjalani Pemeriksaan Polisi (foto: Ist)Dosen USU saat Menjalani Pemeriksaan Polisi (foto: Ist)

"Iya sudah kita ajukan agar menjadi tahanan kota. Sudah kita sampaikan suratnya. Saya juga sudah bicara langsung dengan Kapolda terkait hal itu," kata Runtung, Selasa (5/6/2018).

Runtung menambahkan, permohonan penangguhan penahan terhadap Himma dilakukan, karena pihaknya menimbang kondisi Himma yang sedang sakit. Selain itu, keberadaan Himma juga sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya yang masih kecil.

"Beliau kan belum tentu bersalah. Selain itu dia berhak lah kita dukung. Karena kinerjanya selama ini sebagai dosen dengan bagus dan baik," tegas Runtung.

(Baca Juga: Mengidap Vertigo, Dosen USU Dibantarkan ke Rumah Sakit)

Runtung juga mengatakan, ia telah memintai keterangan kepada rekan-rekan Himma di USU. Hasilnya diketahui bahwa Himma tidak pernah berbicara atau berdiskusi soal paham radikal sehari-hari di Kampus.

"Polisi kan juga menyebutkan Himma sendiri saja dan tidak beraviliasi dengan siapa pun atau kelompok radikalisme," urainya.

Runtung yang merupakan sarjana hukum itu menyebutkan, ia sebenarnya ingin sekali menjadi kuasa hukum Himma. Begitu juga dengan rekan-rekan Himma yang merupakan dosen hukum di USU. Namun karena terkendala status sebagai PNS, mereka tak bisa melakukan pembelaan.

"Biarlah teman-teman lain yang menjadi kuasa hukumnya. Yang penting kita terus memberikand ukungna secara moril kepada beliau,"pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Himma diamankan di kediamannya di Jalan Melinjo II Komplek Johor Permai, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Sabtu 19 Mei 2018 malam. Selanjutnya, Himma dibawah petuas Subdit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan.

Himma ditangkap setelah mengunggah kalimat yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian melalui akun sosial media facebooknya. Kalimat itu terkait insiden bom bunuh diri di Surabaya. Himma menyebut jika aksi teror itu sebagai skenario pengalihan yang sempurna lengkap dengan tagar #2019GantiPresiden.

Tak lama setelah kalimat itu diunggah, Himma sebenarnya langsung menghapus kalimat tersebut. Namun, kalimat itu sudah terlebih dahulu tertangkap layar netizen dan langsung menjadi viral di sosial media.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini