nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pimpinan KPK Tanggapi Pernyataan Tim Perumus RKUHP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 06 Juni 2018 17:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 06 06 337 1907419 pimpinan-kpk-tanggapi-pernyataan-tim-perumus-rkuhp-OiE0QKuYk8.jpg Wakil Ketua KPK, Laode (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarief merespon pernyataan Ketua Tim Perumus RKUHP, Muladi yang mengatakan, bahwa produknya tersebut tidak akan melemahkan lembaga antirasuah.

Menurut Syarief, aturan dalam UU KPK jelas berbeda dengan isi yang ada di dalam RKUHP. Sebab, KPK mempunyai tugas dan kewenangan spesial dalam aturannya. Sedangkan, RKUHP mencakup bagian umum dalam penegakan hukum.

"Kalau kita belajar hukum, yang khusus mengesampingkan yang umum. Tapi kalau khusus mengesampingkan umum, kenapa harus dimasukkan (ke RKUHP). Saya agak takut-takut juga ini," kata Laode di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

(Baca juga: Tim Perumus Minta KPK Baca Utuh Isi RKUHP)

Sebelumnya, Muladi sendiri menyatakan, bahwa tidak ada pasal di dalam rumusan Revisi KUHP yang dibentuk untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, kata dia, untuk mengurangi kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.

 Hakim

‎Muladi menjelaskan terkait Pasal 729 yang menjadi permasalahan KPK. Dijelaskan Muladi, pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa KPK mempunyai kekhususan untuk tetap melaksanakan atau berpacu pada Undang-Undang KPK.

"Jadi tidak ada maksud Undang-undang ini mengurangi kewenangan, mengganggu kewenangan KPK," kata Muladi saat menggekar jumpa pers di Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

Syarief pun menegaskan, apa yang disampaikan pemerintah yang dalam hal ini tim perumus RKUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, UU KPK dan RKUHP jelas berbeda dan tidak perlu dipaksaan untuk menjadi satu.

"RKUHP yang ada sekarang kalau jadi diundang-undangkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum," ungkapnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini