nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jadi Anggota DK PBB, Jokowi: Kondisi Indonesia yang Demokratis Miliki Kontribusi Besar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 12 Juni 2018 16:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 12 337 1909709 jadi-anggota-dk-pbb-jokowi-kondisi-indonesia-yang-demokratis-miliki-kontribusi-besar-kDGOaH93Ot.jpg Presiden Jokowi di Istana Bogor (foto: Antara)

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, kondisi negara yang demokratis menjadi salah satu faktor penting dalam keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB dengan berhasil memperoleh kemenangan sebesar 144 suara dari 190 negara anggota PBB dalam sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Keterangan Pers Presiden Jokowi soal Terpilihnya Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB (foto: Antara)

"Kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil dan damai. Kondisi dalam negeri Indonesia seperti ini memiliki kontribusi yang besar dalam pemenangan ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).

Kepala Negara menjelaskan, faktor lain keterpilihan Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB lantaran rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia yang turut menjaga perdamaian dunia.

Selain itu, lanjut Jokowi, independensi politik luar negeri Indonesia, serta netralitas politik luar negeri juga menjadi faktor pemicu keterpilihan Indonesia dengan perolehan suara yang sangat signifikan tersebut.

"Peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik (juga menjadi faktor kemenangan)," tegasnya.

Seperti diketahui, Indonesia telah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Setelah terpilih menajadi anggora DK PBB tersebut, pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi menyatakan akan bekerja keras untuk mempertahankan dan membangun perdamaian dunia dengan mencegah konflik di kawasan ataupun ranah global.

Menlu Retno Marsudi Bahas Program Kerja 2018 pada Raker Bersama Komisi I DPR

Indonesia juga akan berupaya memerangi terorisme dan radikalisme yang semakin menjamur dengan mengembangkan pendekatan komprehensif global agar tercapai penyelesaian yang damai.

Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian, serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.

Pemerintah akan memiliki hak khusus dibanding negara anggota PBB lain setelah terpilih menjadi anggota DK PBB. Ini menjadi puncak pencapaian bagi Indonesia nantinya negara memiliki kekuatan tersendiri dan akan dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan Dewan Keamanan.

Suara Indonesia akan didengar khususnya dalam sebuah pembahasan yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional mulai dari konflik Suriah, Yaman, Sudan Selatan. Bahkan, Indonesia juga bisa memberi masukan terkait ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara atau serangan-serangan kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) dan Al-Qaida.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini