nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Edy Beri Pencerahan soal Ramunia ke Djarot: Itu Tanah Milik Negara!

Erie Prasetyo, Jurnalis · Selasa 19 Juni 2018 23:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 19 340 1911754 edy-beri-pencerahan-soal-ramunia-ke-djarot-itu-tanah-milik-negara-9Dq6fLNcF9.jpg

MEDAN - Isu kampanye hitam yang menyerang Cagub Edy Rahmayadi soal pertanahan di kawasan Ramunia, Sumatera Utara disinggung dalam debat Pilgub Sumut di Hotel Santika, Kota Medan, Selasa (19/6/2018).

Dalam debat tersebut, Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat menyinggung kasus lahan Ramunia dalam debat terakhir Pilgub Sumut 2018.

Djarot dalam tanggapannya mengatakan dirinya membawa Open Manurung, yang disebutnya sebagai warga Ramunia. "Dia menuntut keadilan soal tanahnya, tapi malah mendapat perlakuan yang membuat dia trauma sampai saat ini," kata Djarot.

Nama Open Manurung memang mencuat setelah dirinya berkeras ingin memiliki tanah di kawasan Ramunia. Pada 2015, Open Manurung yang berunjukrasa menginap di gedung DPRD Sumut, sempat bersitegang dengan Edy, yang saat itu menjabat sebagai Pangdam I/BB.

(Baca Juga: Debat Pilgub Sumut: Edy Rahmayadi Tegas soal Penegakan Hukum)

Selang beberapa waktu, Open Manurung meminta maaf pada Edy Rahmayadi dengan datang ke kediaman Edy bersama beberapa warga di lahan Ramunia itu.

Edy terlihat santai menanggapi penyataan Djarot tersebut. "Kalau bukan orang Sumut tak akan tahu kasus Ramunia. Itu tanah milik kodam (TNI), milik negara. Kalau mau mengurus kepemilikan harus ke negara. Jangan jadi orang sok tahu, merasa memiliki,” jawab Edy.

Dia menambahkan, pada tahun 2015 jadi tanggung jawabnya karena dia adalah Pangdam I/BB. "Makanya saya tekankan soal fungsi hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jangan digantung-gantung sehingga rakyat bingung,” kata Edy.

Mengenai reformasi agraria, Edy menegaskan, sudah ada j aminan Pancasila dan UUD 1945, pasal 33 bahwa kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Jadi hak kepemilikan tanah, jangan dipermainkan, ambil sana ambil sini.

“Tapi, kami mengkhawatirkan adanya pressure politik kepada hukum. Ada yang mengaku elit politik, wakil rakyat, tapi memanfaatkan politik untuk kepentingannya,” pungkas Edy. (aky)

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini