nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Temukan Oknum Polri Tidak Netral di Pilkada, Lapor ke Nomor Telepon Ini

Badriyanto, Jurnalis · Selasa 26 Juni 2018 13:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 06 26 337 1914139 temukan-oknum-polri-tidak-netral-di-pilkada-lapor-ke-nomor-telepon-ini-XYESA5rRMa.jpg Karopenmas Polri Brigjen Muhammad Iqbal. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Besok, Rabu 27 Juni 2018, adalah hari yang menentukan untuk sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Segala persiapan pun sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta berbagai pihak, termasuk kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan. Selain tugas utama tersebut, terkait pilkada serentak ini, Mabes Polri juga memastikan tidak ada anggotanya yang menyimpang.

Polri menegaskan semua personelnya harus bersikap netral dan tidak mendukung salah satu calon peserta pilkada. Jikapun ada masyarakat yang menemukan penyimpangan tersebut, bisa langsung melaporkannya ke Mabes Polri.

"Tolong sampaikan ke publik, e-mail (pengaduan) Divisi Propam Polri divpropam99@gmail.com dan nomor hotline 021-7218615, sebagai media pengaduan masyarakat apabila menemukan oknum Polri yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 ini," jelas Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Muhammad Iqbal, Selasa (26/6/2018).

Sebagaimana diketahui, beberapa hari ini ramai pemberitaan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan adanya penemuan dugaan anggota Polri dan TNI tidak netral di pilkada. Di antaranya terjadi di Jawa Barat, Papua, Riau, dan Kalimantan Timur.

SBY bahkan mengungkapkan salah satu contoh ketidaknetralan tersebut terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Kala itu calon wakil gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yakni Silviana Murini berserta suaminya, berkali-kali dipanggil pihak kepolisian.

Menanggapi pernyataan tersebut, Iqbal mengatakan bahwa Polri akan menindak tegas jajarannya yang memang terbukti terlibat dalam politik praktis itu. "Prinsipnya Polri netral. Kalau ada anggota yang tidak netral, kami tindak tegas," ucapnya kepada Okezone, di Jakarta, Senin 25 Juni 2018.

Ia melanjutkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan tidak segan-segan mencopot seluruh prajurit Korps Bhayangkara yang terbukti ikut andil dalam kegiatan politik. Namun, pemberian sanksi tegas itu harus melalui proses pembuktian dan barang bukti yang kuat.

"Ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan," imbuh Iqbal.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini