nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ombudsman: Seluruh Pelabuhan di Danau Toba Langgar Aturan Pelayaran dan Kepelabuhanan

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Jum'at 29 Juni 2018 23:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 06 29 340 1915899 ombudsman-seluruh-pelabuhan-di-danau-toba-langgar-aturan-pelayaran-dan-kepelabuhanan-zmDdv7KH18.jpg Foto: Antara

MEDAN - Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan investigasi atas layanan pelayaran dan kepelabuhanan di Danau Toba, pasca insiden tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu. Hasilnya, Ombudsman menemukan bahwa seluruh pelabuhan di kawasan Danau Toba tidak sesuai ketentuan dan aturan tentang pelayaran maupun kepelabuhanan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan bahwa selama kurang lebih empat hari melakukan investigasi di pelabuhan-pelabuhan yang ada di kawasan Danau Toba, pihaknya banyak menemukan pelabuhan yang tidak berstandarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sistem pelayaran maupun kepelabuhanan.

"Tatakelola pelabuhan di kawasan Danau Toba selama ini tidak sesuai ketentuan dan aturan tentang pelayaran maupun kepelabuhanan. Fungsi pembinaan yang seharusnya dilakukan pemerintah, juga tidak berjalan sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan," katanya, Jumat (29/6/2018).

Akibat tidak sesuainya aturan dan ketentuan tersebut, mengakibatkan sering terjadi peristiwa tenggelamnya kapal di danau terbesar di Asia Tenggara itu.

"Kondisi inilah yang memberi kontribusi besar terhadap berulangnya musibah tenggelamnya kapal di danau vulkanik terbesar dunia itu hingga menelan ratusan korban jiwa," ungkap Abyadi.

Abyadi juga menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sistem pelayaran maupun kepelabuhanan. Misalnya Permenhub No 58 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, UU No 17 tanun 2008 tentang Pelayaran, PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Permenhub No 34 tahun 2012 tentang Tatakerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabunan, dan sebagainya.

"Dalam berbagai ketentuan dan peraturan tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan pemerintah di pelabuhan adalah untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan. Selain itu, juga untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran," jelasnya.

Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta agar ke depan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba agar tidak lagi mengabaikan tatakelola pelabuhan di kawasan Danau Toba.

"Bila kita tidak ingin kasus tenggelamnya kapal di perairan Danau Toba terulang kembali, maka pemerintah harus segera bertindak cepat. Jangan mengulur-ulur waktu lagi," tegas Abyadi.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini