nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendikbud: Sekolah Tak Boleh Kenakan Pungutan Liar

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 05 Juli 2018 21:22 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 07 05 65 1918539 kemendikbud-sekolah-tak-boleh-kenakan-pungutan-liar-1QzT8VNfZw.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) menyatakan, kebijakan adanya pungutan bagi orang tua siswa pada sekolah harus diatur oleh dinas pendidikan di daerah tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya pungutan liar. Salah satu yang disesalkan yakni terjadinya pungutan bagi orang tua siswa untuk membangun kelas di suatu sekolah.

Kondisi tersebut menyusul kebijakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), di mana siswa yang diterima dari daerah sekitar harus minimum 90%, sedangkan 5% merupakan siswa prestasi dari luar zonasi.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang menjelaskan, jumlah siswa yang melampaui 90% dari ketersediaan ruang belajar ini, membuat pihak sekolah mengenakan pungutan untuk membangun ruang kelas baru, guna mencukupi jumlah siswa yang mendaftar.

Ketika Orang Tua Murid Bareng-Bareng Amati Layar PPDB Online SMP 

"Peminatnya besar sehingga orangtua dipungut untuk bangun ruang kelas. Baca Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, itu bukan tanggung jawab orang tua soal pengadaan lahan, itu tanggung jawab penyelenggara. Sekalipun orang tua setuju, tapi bukan tanggung jawab orang tua. Itu makannya kepala sekolah bersangkutan sudah ditangani," jelasnya saat berbincang dengan media di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Maka bila terjadi kelebihan jumlah siswa dari yang ditentukan, bagian tersebut merupakan tugas dinas pendidikan daerah untuk menempatkan siswa di sekolah lainnya. "Itu tugasnya dinas untuk pindahkan mereka (siswa) ke sekolah lain, bukannya bangun kelas baru (dari dana orang tua)," katanya.

Di sisi lain, pungutan secara resmi memang diperbolehkan bagi sekolah negeri untuk meningkatkan mutu sekolah. Pungutan resmi yakni besaran nilai yang dikenakan pihak sekolah sama untuk setiap siswa, selain itu pungutan tak berkaitan dengan syarat diterima atau tidaknya siswa di sekolah tersebut.

Siswa SD di Surabaya Ajak Masyarakat Berperilaku Hidup Ramah Lingkungan 

"Pemberian pungutan resmi dilakukan ke rekening resmi, tidak di bawah tangan. Tidak juga jadi syarat diterima atau tidaknya siswa tersebut, karena siswa harus dinyatakan lulus dulu, baru dikenakan pungutan," jelasnya.

Penetapan pungutan ini pun, lanjutnya, harus ditentukan dinas pendidikan daerah tersebut. "Tapi beberapa dinas melepas sekolahnya dan enggak mengacu (ketentuan dari dinas). Makannya saya minta dinas jangan abaikan tugasnya," katanya.

Chatarina menyatakan, bila didapati adanya pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, maka penting untuk masyarakat bisa langsung melaporkan pada Satuan Tugas Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar).

"Supaya bisa langsung ditangani tim saber Pungli, apakah dana ini masuk kantong pribadi atau sebuah kebijakan. Kalau kebijakan maka akan dikoordinasikan dengan dinas, karena memang ada kebutuhan peningkatan mutu di sekolah dan kita tahu anggaran terbatas," jelasnya.

Kendati demikian, dia juga meminta untuk pihak sekolah tidak memanfaatkan pungutan resmi menjadi sebuah istilah berbeda dengan tujuan pungutan liar. "Sekolah tidak boleh menjadikan kesempatan pungutan itu untuk pungutan liar," tegasnya.

 

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini