Berkedok Bayar Token hingga Seragam, Pungutan Masih Warnai PPDB di DIY

Kuntadi, Jurnalis · Senin 09 Juli 2018 23:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 09 510 1920043 berkedok-bayar-token-hingga-seragam-pungutan-masih-warnai-ppdb-di-diy-WZqznXH1tg.jpg Ilustrasi

YOGYAKARTA - Meski sudah dilarang, sejumlah sekolah masih melakukan pungutan bagi peserta didik baru. Mulai dari membayar token sampai dikemas dalam pengadaan seragam.

"Kita dapat informasi ada pungutan Token sampai pungutan seregam," jelas Budi Masturi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY di kantornya, Senin (09/07/2018).

Pungutan token terjadi di Kulonprogo dengan biaya Rp1.500. Sedangkan di Sleman ada yang diminta membayar sekitar Rp50.500 dan biaya seragam Rp1,05 juta.

Anggota Forum Pemantau Independent (Forpi) Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengatakan, praktik pungiutan sekolah masih terjadi di Sleman. Hal ini dialami langsung oleh anaknya yang diterima di sekolah negeri.

"Kami minta rinciannya, tetapi tidak dikasih," jelas Kamba.

Dari inventarisi, ada yang sebagian dialokasikan untuk membeli dispenser dan galon. Padahal jelas di dalam kelas sudah ada galon ataupun dispenser. Jikapun butuh untuk beli mestinya cukup patungan per minggu. Bukan pengadaan yang tidak jelas arahnya nanti kemana.

"Apakah mungkin air ini diminum godzilla, setiap pekan iuran seribu cukup membeli galon," jelasnya.

Pungutan juga dikemas dalam pengadaan seragam sekolah yang nilainya mencapai Rp1,05 juta. Meski anak tidak diwajibkan, namun orang tua tidak akan mungkin mampu menghindari seragam. Apalagi untuk seregam identitas sekolah yang tidak mungkin ada di pasaran. Begitu juga untuk perempuan yang berhijab, tidak ada yang menjual.

"Modus bisnis masih ada, ini harus dihilangkan," jelasnya.

Atas banyaknya permasalahan yang muncul, ORI akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Setidaknya dinas harus turun untuk melakukan verifikasi dan jika ada pelanggaran harus dianulir.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini