KPU Rampungkan Rekapitulasi Pilkada di 17 Provinsi dan 146 Kabupaten Kota

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 11 Juli 2018 00:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 11 337 1920632 kpu-rampungkan-rekapitulasi-pilkada-di-17-provinsi-dan-146-kabupaten-kota-n4LdXWdOkW.jpg Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Ist)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 17 provinsi dan 146 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Namun, memang masih ada satu daerah yang belum, yakni kabupaten Mimika. Selain itu, ada satu daerah yang belum melaksanakan pemilihan yakni di Paniai.

"Dua daerah yang belum melaksanakan rekapitulasi terebut hanya sebatas pemilihan bupati/wakil bupati. Sedangkan rekapitulasi suara untuk Pilgub Papua sudah selesai dilaksanakan," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

 warga saat melakukan pencoblosa pada pilkada serentak 2018

Arief menambahkan, dari 154 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada, sudah 146 kabupaten kota yang mengirim data rinci hasil rekapitulasi ke KPU RI. Setidaknya ada delapan kabupaten yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi.

"Sampang, Magetan, Mamberamo Tengah, Mimika, Sinjai, Kota Seram, Kota Tual dan Paniai. Jadi, untuk Kabupaten Paniai belum melaksanakan pemungutan suara pemilihan bupati, sedangkan untuk pemungutan provinsinya sudah dilaksanakan," bebernya.

Arief melanjutkan, mengenai perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya menerima informasi setidaknya ada 31 permohonan dan ada delapan daerah yang memenuhi syarat ambang batas suara 0.5%-2%

"Kedelapan daerah tersebut yakni, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bilang Mongondow, Kabupaten Deiyai serta Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penetapan hasil pemilihan bagi daerah yang tidak ada sengketa di MK akan dilakukan setelah mendapatkan kepastian dari MK bahwa daerah tersebut tidak ada sengketa. Sedangkan bagi daerah yang bersengketa maka penetapan dilakukan setelah ada putusan MK," tutupnya.

 Pilkada

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini