Serapan Anggaran Rendah, Sandiaga Evaluasi Kadis SDA

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 11 Juli 2018 21:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 07 11 338 1921121 serapan-anggaran-rendah-sandiaga-evaluasi-kadis-sda-vvuTEfo47d.jpg Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Solahudin Uno tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang dinilai paling rendah dalam penyerapan anggaran. Saat ini pihaknya tengah melakukan pengawasan secara ketat terhadap dinas tersebut.

"Tentunya ada (evaluasi), dan semua merupakan masukan kepada kami kepada pimpinan, tapi ini lagi dalam proses panitia seleksi (PNS untuk menempati 29 jabatan di DKI Jakarta). Kita liat nanti seperti apa, tapi penyerapan ini adalah salah satu penilaian yang kami pantau secara ketat," kata Sandi di Balaikota, Rabu, (11/7/2018).

Sandi mengatakan ada dua dinas yang mengalami serapan anggaran buruk, dan Dinas Sumber Daya Air dinilai paling tertinggal jika dibandingkan dengan dinas yang lain .

"(Dinas) Sumber Daya Air itu ketinggalannya jauh sekali, mereka satu-satunya yang paling terbelakang, satunya lagi Dinas Pendidikan tapi (sekarang Dinas Pendidikan) sudah (lebih baik), deviasinya cuman dibawah lima persen," paparnya.

Dalam data yang dipublikasi oleh publik.bapedadki.net Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasi anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp. 4,5 triliun. Namun hingga saat ini realisasi anggaran yang terserap baru sebesar Rp. 785 miliar atau baru 17 persen dari target yang telah ditentukan yakni 41 persen.

 sandi

Sandi mengaku, telah melakukan komunikasi langsung terhadap Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendarwan, untuk melakukan peningkatan terhadap serapan anggaran. Ia juga telah memerintahkan untuk dilakukan percepatan terhadap hal itu.

"Saya tanya langsung kepada pak Teguh whats going on ? Whats is wrong about it ? Jadi saya sudah perintahkan di rapat kordinasi kemarin, saya sampaikan langkah-langkahnya kedepan memastikan SDA itu untuk mengakselerasi penyerapannya mereka," tuturnya.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan perombakan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sandi juga sempat menyebut perombakan dilakukan setelah melihat daya serap anggaran yang lemah.

Pemprov DKI Jakarta membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk melakukan perombakan di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pansel itu diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Kemudian anggota pertama asisten pemerintahan adalah Artal Reswan dan anggota kedua Prof dr Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri PAN-RB. Ketiga, Adnan Pandu Praja, mantan Wakil Ketua KPK, anggota empat Riani Rahmawati, Direktur Human Resource Universitas Indonesia. Anggota enam dari Ahmad Harjadi, Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2009-2012. Terakhir, Profesor Doktor Zaki Baridwan, guru besar ekonomi UGM.

 sandi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat menyebut bahwa serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air paling rendah di antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang yang lainnya. Hal itu karena ada salah satu program kerja yang belum berjalan hingga sekarang. Padahal kata Anies anggaran yang diberikan kepada dinas tersebut termasuk tinggi.

Sementara itu, Panglima Laskar Krukut Luhur (Laskaru) Muhammad Rezza Shidqi menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta adalah Dinas yang paling rendah di antara dinas lainnya.

"Dinas SDA tidak bisa main-main dengan tugas yang di amanahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan penyerapan yang rendah menandakan bobroknya kepemimpinan," tuturnya.

Untuk itu Rezza mendorong agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta juga merombak total komposisi pejabat yang ada di Dinas SDA dan berkonsentrasi penuh mendukung 23 janji kerja Anies-Sandi yang salah satu nya adalah menyelamatkan air di DKI Jakarta.

"Janji kerjanya kepada masyarakat salah satunya adalah memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk dan memberikan subsidi langsung untuk warga kurang mampu," paparnya.

Menurutnya, hal itu mustahil dilakukan, jika tidak diiringi dengan kerja daripada SKPD. "Jika tidak di imbangi kerja yang maksimal dari SKPD maka janji tersebut terancam hanya tinggal janji. Oleh karena itu penting menurut Laskaru dinas SDA harus di pantau kinerja nya secara maksimal," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini