Kesaksian Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun di Sidang Kasus BLBI Ditunda

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 12 Juli 2018 16:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 12 337 1921476 kesaksian-mantan-menko-perekonomian-dorodjatun-di-sidang-kasus-blbi-ditunda-NgrC9eV9uy.jpg Mantan Menko Bidang Perekonomian, Dorodjatun (foto: Antara)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutuskan untuk menunda kesaksian dari mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti terkait kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dorodjatun batal bersaksi hari ini dan harus ditunda pekan depan yang akan memberikan keterangan bersama dengan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan mantan Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Jadi saudara saksi bapak Dorodjatun, oleh karena saksi berkaitan dengan yang disebut penasihat hukum. Saudara kesaksiannya ditunda hari Senin. Jadi ini panggilan resmi sebagai pengganti panggilan penuntut umum. Jadi saudara hadir hari Senin tanggal 16," kata Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Permintaan penundaan tersebut awalnya diminta oleh kuasa hukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani. Menurutnya, keterangan Dorodjatun erat dengan keterangan dari Laksamana Sukardi dan Lukita.

 Korupsi

"Agar efektif pemeriksaan itu, karena ada kesamaan juga, supaya enggak bolak-balik, supaya nanti digabungkan saja bersama dengan pak Lukita dan Pak Laksamana Sukardi," ujar Yani.

Mendengar permintaan tersebut, Hakim pun menanyakan kepada pihak Jaksa Penuntut KPK. Akhirnya, dengan segala pertimbangan masukan tersebut pun disepakati.

 korupsi

Sejauh ini KPK baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Satu tersangka tersebut yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung. Ia sempat mengajukan praperadilan, tapi gugatannya tersebut ditolak oleh pengadilan.

Syafruddin diduga kongkalikong saat menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp4,58 triliun.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini