nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dirjen Dukcapil Kemendagri Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 12 Juli 2018 18:40 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 12 337 1921574 dirjen-dukcapil-kemendagri-mangkir-dari-pemeriksaan-kpk-SPNnZoO01N.jpg Foto Ilustrasi

JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakhrulloh mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP.

Sedianya hari ini, Zudan akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. Lembaga antirasuah sendiri belum menerima informasi alasan ketidakhadiran Zudan tersebut.

"Saksi tidak hadir Zudan Arief. Belum diperoleh informasi (terkait ketidakhadirannya)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dikantornya, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Febri menegaskan, lantaran keterangan Zudan dinilai penting dan berharga, pihaknya telah melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan pemeriksaan. Diagendakan, penyidik lembaga antikorupsi akan memanggil Zudan pada pekan depan.

"Dijadwalkan ulang Senin 16 juli 2018 mendatang," tutur Febri.

 Korupsi

Nama Zudan sendiri muncul dalam persidangan untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, yang telah divonis bersalah terkait perkara korupsi e-KTP hingga merugikan negara Rp2,3 triliun.

Sejauh ini KPK sudah menjerat delapan orang dalam kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah Irman; Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; Markus Nari; Anang Sugiana Sudihardjo; Setya Novanto; Irvanto Hendra Pambudi; dan Made Oka Masagung.

Adapun dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta mantan ketua DPR RI, Setya Novanto, sudah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian untuk Anang Sugiana Sudihardjo masih proses persidangan.

Sementara Markus Nari dan Made Oka Masagung terus menjalani penyidikan di KPK. Sedangkan Irvanto dalam penyusunan dakwaan. Kedelapan orang itu diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini