Jadi Mantan Terpidana Kasus Suap, Wa Ode Nurhayati Tetap Nyaleg

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 13 Juli 2018 17:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 13 266 1922012

JAKARTA - Mantan terpidana kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPPIDT), Wa Ode Nurhayati, menyatakan dirinya bakal ikut dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang. Dia akan maju melalui Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Payung hukum ini memuat larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019.

"Insya Allah Dapil (Daerah Pemilihan) Sulawesi Tenggara saya daftar di PAN soal nanti seperti apa saya tunggu hasil Judicial Review," kata Nurhayati usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/7/2018).

(Baca Juga: Mantan Koruptor Dibikin Ribet kalau Mau Nyaleg)

Nurhayati mengklaim, seorang narapidana kasus korupsi saat menjalani masa proses pidana telah merasakan hukuman yang cukup setimpal. Sebab itu, dia merasa tidak adil apabila harus kembali dikekang oleh PKPU tersebut.

"Kalau soal PKPU saya ingin sampaikan ke teman-teman KPU bahwa mantan napi korupsi itu ketika dihukum sepanajng proses hukuman dia dihujum oleh PP 99 lalu setelah bebas di dihukum oleh PKPU," tutur Nurhayati.

Selain itu, Nurhayati juga menekankan, PKPU adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi. "Jadi saya kearifan publik lah sepanjang itu sesuai UU tidak apa-apa tapi inikan yang ditabrak ada tiga, UU nomor 7, UU ham dan tipikor sendiri," imbuhnya.

PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834, 2018 yang ditandatangani Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Eka Tjahjana pada 3 Juli 2018.

Dalam draft yang sudah ditandangani itu, KPU sedikit mengubah isi PKPU tersebut. Perbedaan tersebut nampak pada nomenklatur larangan mantan napi korupsi mendaftar caleg.

Awalnya aturan itu tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Bab II Bagian Keempat tentang Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon. Dalam pasal tersebut tertuang berbagai syarat seseorang yang ingin menjadi caleg termasuk bukan mantan terpidana kasus korupsi.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini